Jakarta, LiraNews– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan, selama 100 hari kerja, masalah hak ulayat dapat ditangani dengan baik.
“Alhamdulillah, kami menyelesaikan 14 HPL dari target 6 HPL. Di Aceh 2 sertifikat, di Jambi 13 sertifikat, di Kalimantan 8 sertifikat, di Banten 1 bidang, kemudian di Sumbar baru 9 sertifikat, dan lain-lain,” kata Nusron saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, yang paling berat adalah masalah pendaftaran tanah ulayat di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
“Karena itu kami mohon bantuan teman-teman Komisi II DPR yang berasal dari Sumbar agar kita bisa berkoordinasi karena masalah ninik-mamak ini memang menjadi isu yang sangat krusial,” tukas Nusron Wahid.
