56 Pegawai KPK Resmi Diberhentikan, LSM LIRA dan Polri Berebut Merekrut

Gravatar Image
  • Whatsapp
Petugas KPK

Jakarta, LiraNews – 56 Orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi diberhentikan pada 30 September 2021.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan pegawai KPK yang tak lolos TWK bakal diberhentikan dengan hormat per 30 September 2021.

Read More
banner 300250

“Memberhentikan dengan hormat pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di KPK.

Pada awalnya, ada 75 orang pegawai KPK, termasuk penyidik senior Novel Baswedan, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk alih status sebagai ASN. Kemudian, beredar Berita Acara Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN yang diteken pada 25 Mei 2021.

Dalam dokumen itu, tertulis yang menandatangani adalah MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Ketua LAN Adi Suryanto, Ketua KASN Agus Pramusinto, serta 5 pimpinan KPK: Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar, dan Nawawi Pomolango.

Dokumen itu disebutkan 75 pegawai tersebut dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 24 orang yang disebut bisa dibina lagi dan 51 orang yang disebut tidak bisa dibina. Untuk 24 orang akan dibina melalui pelatihan bela negara, sedangkan 51 orang diberhentikan dengan hormat sampai dengan 1 November 2021.

Belakangan, keputusan KPK menyebutkan bila ada 56 pegawai KPK yang akan diberhentikan dengan hormat pada 30 September 2021. Pimpinan KPK mengatakan pemberhentian para pegawai KPK itu tidak dipercepat.

“KPK dimandatkan berdasarkan pasal 69 B dan 69 C UU 19/2019 itu paling lama dua tahun. Namanya paling lama, Anda boleh menyelesaikan sekolah maksimal 4 tahun, kalau bisa satu tahun kan alhamdulillah. Kenapa baru sekarang? Karena kami ingin memberikan keputusan berdasarkan hukum yang kuat karena sebagaimana diketahui permasalahan ini diadukan pada lembaga negara yaitu MA dan MK, juga merujuk pernyataan saya dan Pak Alex (Alexander Marwata/Wakil Ketua KPK) sebelumnya bahwa kami masih menunggu putusan MK maupun MA. MK pada 31 Agustus sudah memutuskan, MA pada 9 September telah memutuskan. Kami kemudian menindaklanjuti dengan rakor dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian PAN-RB dan BKN pada 13 September. Maka kemudian kami keluarkan SK,” ucap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

“Jadi bukan percepatan, tapi dalam durasi yang diamanatkan UU,” imbuh Ghufron.

Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi

Adhie Massardi Sebut G30S KPK

Eks juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie M. Massardi mengatakan saat ini peristiwa gerakan 30 September terbagi menjadi dua.

Melalui cuitan di akun Twitter, Adhie mengatakan gerakan tersebut sebagai G30SKPK. “G30SKPK. Wow jadi ada 2 G30S,” cuit Adhie yang dikutip Galamedia dari akun @AhdhieMassardi.

Berbeda dengan G30SPKI yang menghancurkan asas negara, G30SKPK dinilai sebagai upaya melemahkan pemberantasan korupsi.

Presiden LSM LIRA, HM. Jusuf Rizal.

LSM LIRA vs Polri Berebut Merekrut

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) dan Polri menyatakan siap merekrut 56 Pegawai KPK yang diberhentikan itu.

Presiden LSM LIRA HM Jusuf Rizal mengatakan, 56 pegawai KPK itu adalah sosok yang sudah teruji kemampuannya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sangat sayang kalau disia-siakan.

Karena itu, LSM LIRA mengajak 56 Pegawai KPK yang diberhentikan itu untuk bergabung LSM LIRA dan memberikan pembekalan dan pelatihan kepada kader LSM LIRA tentang pemberantasan korupsi.

Adapun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tak mau ketinggalan. Ia menegaskan Polri saat ini sangat membutuhkan sosok seperti pegawai KPK yang diberhentikan itu dalam rangka memperkuat direktorat tipikor Bareskrim Polri.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo

Kapolri bahkan mengaku sudah minta ijin ke Presiden Jokowi untuk menarik 56 pegawai KPK yang diberhentikan itu menjadi ASN Polri.

Related posts