Acta: Uji Materi Uu Pemilu Bisa Selesai Kurang Dari 6 Bulan

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:

LiraNews.Com

Bagikan:

Jakarta, LiraNews.com – Pihak Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) berharap, pemeriksaan perkara terkait uji materiil UU Pemilu bisa selesai tidak lebih dari 6 bulan. Sehingga parpol-parpol peserta Pemilu memiliki waktu yang cukup untuk menggodok pencalonan capres/cawapres masing-masing.

“Artinya, sebelum jadwal pendaftaran sekitar bulan Juli-Agustus tahun depan,” ujar Pembina ACTA, Habiburokhman di gedung MK usai persidangan, Selasa (15/8/2017).

Dalam sidang yang berlangsung selama 15 menit sejak pukul 11.00 WIB itu, Habiburokhman menjelaskan, pihaknya menyerahkan tiga isu utama yang diminta tiga hakim majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), yakni Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati.

“Jadi, ada dua tahap sidang. Pertama, sidang pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan. Hari ini kami menghadiri pemeriksaan pendahuluan yang kedua perkara Uji Materiil UU Pemilu 2017,” terangnya.

Terkait tiga perbaikan permohonan yang diserahkan ke hakim MK, Wakil Ketua ACTA, Muda Ramadani Siregar menambahkan, yang pertama adalah, penguatan argumentasi soal sahnya UU Pemilu tahun 2017 diuji materi meskipun saat didaftarkan tempo hari belum diundangkan dan belum diberi nomor.

“Dalam perbaikan ini, kami menguraikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 UU Pemiu 2017 akan sah menjadi UU paling lambat tanggal 20 Agustus 2017 atau 30 hari sejak rapat paripurna DPR,” kata Muda.

Muda memaparkan, sahnya UU Pemilu 2017 ini, bertepatan dengan jadwal pemeriksaan persidangan perdana yang akan digelar paling cepat tanggal 21 Agustus 2017.

“Paling lambat tanggal 16 (Agustus) besok, pukul 14.00 WIB, sudah diserahkan. Setelah lengkap semua tandatangan 12 advokat. Dengan demikian sudah sah jika UU ini diuji materi oleh MK,” lanjutnya.

Lalu, isu yang kedua, pihak ACTA memperkuat argumentasi soal legal standing Habiburokhman untuk mengajukan permohonan. ACTA menjelaskan dan bahkan membuat bagan untuk menerangkan hubungan antara presidensial treshold 20 persen parpol pengusul dengan potensi munculnya kartel politik.

“Khususnya, yang bisa memperlemah sistem presidensial dan membuat sulitnya terpenuhi hak pemohon untuk hidup sejahtera lahir dan batin,” urainya.

Kemudian, dalam isu ketiga, ACTA menjelaskan bahwa status Habiburokhman sebagai anggota partai Gerindra, tidak bisa menghalanginya untuk mengajukan permohonan uji materiil. Alasannya, karena yang bersangkutan tidak bertindak untuk dan atas nama partai.

“Selain itu dia juga bukan anggota DPR RI yang pernah membahas UU Pemilu 2017 tersebut. Serta, partai Gerindra sendiri melakukan walk out dan tidak terlibat dalam pengesahan,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, ACTA menggugat syarat presidential threshold dalam UU Pemilu. UU yang disahkan pekan lalu itu belum mendapatkan penomoran dari Setneg. 

Sebelumnya, tiga hakim MK yang menyidangkan uji materiil UU Pemilu, kompak mempertanyakan ACTA yang terkesan terburu-buru dalam pengajuan gugatannya. Pasalnya, UU Pemilu saat ini belum memiliki nomor dan belum masuk lembaran negara. LN-AZA

 

Bagikan:
Komentari Melalui Facebook
Tue Aug 15 , 2017
LiraNews.Com