Adian Desak Menteri BUMN Ungkap Siapa Mafia Alkes

Jakarta, LiraNews – Anggota Komisi I DPR RI Adian Napitupulu menanggapi pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir yang mengatakan selama ini ada mafia yang membuat Indonesia terus menerus melakukan impor bahan baku obat dan alat kesehatan (alkes).

Adin mempertanyakan, siapa yang dimaksud mafia oleh Erick Thohir. Politisi PDIP ini pun menyoroti kalimat yang bisa jadi clue untuk menunjukan siapa mafia di maksud, yaitu kalimat: “Mereka yang mendominasi”.

“Kalau ukuran mafia nya adalah dominasi Impor alkes dan obat maka bisa jadi hanya dua lembaga yang memenuhi syarat Dominasi yaitu BNPB dan BUMN. Apakah pernyataan Erik ini menyasar ke BNPB? Mungkin saja, Karena ada 19 jenis Alkes yang rekomendasi Impornya di keluarkan BNPB,” katanya, Rabu (22/4/2020).

Akan tetapi, lanjut Adian, bisa juga Erick sedang menegur oknum atau BUMN di bawah kementeriannya. Namun, bisa juga pernyataan Erick itu menuduh dirinya, karena satu bulan lalu dirinya pernah meminta pemerintah memudahkan impor Alkes walaupun bukan importir dan trader.

“Dan sebagai calon tertuduh, setengah tertuduh atau berpotensi menjadi tertuduh maka anggap saja tulisan ini semacam hak jawab,” ujarnya.

Adian pun menjelaskan, mengenai apakah benar BUMN mendominasi impor Alkes dan Obat.

Data yang didapat Adian menunjukkan, RNI impor 500.000 Rapid test dari Tiongkok, Indo Farma impor 100.000 rapid test, Kimia Farma impor 300.000 rapid test. Total impor Rapid test sudah 900.000 buah.

Berikutnya BUMN juga impor bahan baku untuk produksi 4,7 juta masker. Bio Farma impor bahan baku untuk 500.000 obat dari India untuk membuat Oseltamivir.

BUMN juga impor 2 juta Avigan. BUMN impor bahan pembuat 3 juta klorokuin. BUMN dan BKPM impor bahan baku APD dari China dan Korea. BUMN impor 20 PCR dari Farmas Roche Swiss. Dengan data itu sebenarnya BUMN salah satu yang mendominasi Impor alkes dan Obat.

“Aneh tidak? BNPB yang keluarkan rekomendasi Impor, BUMN ikutan mendominasi Impor tapi menteri BUMN nya sekarang bicara bahwa ada Mafia yang mendominasi Impor Alkes. Jadi sebenarnya siapa Mafianya Pak Menteri? Kalau impor Alkes harus ada rekomendasi sekian lembaga negara, apakah Pak Menteri ingin katakan bahwa mafia-mafia itu dapatkan rekomendasi juga?” tanyanya.

Atau mungkin, lanjut Adian, maksud Erick adalah memotivasi kita untuk memproduksi sendiri alkes dan obat. Menurut Adian itu ide bagus, tapi sayang nya kita tidak punya kemampuan negosiasi dengan virus agar menunda infeksi sampai kita siap produksi alkes dan obat sendiri.

“Jadi ide cerdas itu juga sedang berlomba antara kecepatan produksi Alkes dan Obat dalam negeri versus kecepatan penyebaran infeksi virus. Kira kira siapa yang menang,” tuturnya.

Adian pun menyatakan, kalau memang ada mafia dan buktinya cukup, maka Erick disarankan segera lapor pada presiden, polisi, atau KPK. Jangan hanya bicara ke media saja dan membuat rakyat dan pelaku usaha saling curiga.

“Ini situasi di mana semua tertekan, jangan ditambah dengan tuduhan kanan kiri lagi. Jangan juga membuat importir dan trader yang mau impor jadi tidak berani karena takut di tuduh mafia sementara kebutuhan Alkes dan Obat untuk 260 juta jiwa itu tidak sedikit dan belum tentu Negara mampu memenuhi semuanya sendiri,” tegasnya.

Desak Menteri dan Kepala Daerah Fokus Bekerja

Lebih lanjut, legislator asal Dapil Jabar 5 tersebut mendesak, semua menteri dan kepala daerah untuk fokus bekerja mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

Adian juga menghimbau, semua menteri dan kepala daerah bekerja keras mengurangi pengangguran dan menyiapkan ketersediaan bahan pokok.

“Sebab, jika tidak, ada banyak masalah yang datang bertubi-tubi ditengah pandemik saat ini,” jelasnya.

Adian mengungkapkan, ada tiga masalah yang mengancam bangsa ini di tengah pandemi Covid-19.

“Pertama, PHK Massal dan pengangguran. Pada Febuari 2020 hingga Awal April 2020 total pekerja yang di PHK dan di rumahkan sudah mencapai 2,8 juta orang dari sekitar 114.000 perusahaan. Jika wabah Covid-19 terus berlanjut hingga bulan Juli maka jumlah PHK bisa melewati angka 5 hingga 6 juta jiwa,” terangnya.

Adian pun melanjutkan, angka itu baru menghitung sektor formal. Jika kita menghitung sektor informal, maka angkanya bisa lebih fantastis lagi.

“Dalam data, masyarakat yang bekerja di sektor informal mencapai 71 juta jiwa. Kalau kita gunakan asumsi yang paling optimis yaitu 20% pekerja Informal berhenti bekerja, maka setidaknya ada 14 juta pengangguran baru. Jika formal dan informal di gabungkan maka bisa jadi di bulan Juli nanti total pengangguran baru akan mencapai paling tidak 21 juta jiwa,” ungkapnya.

Masalah kedua, ungkap Adian, adalah kelaparan. Adian memaparkan, dalam sejarah di setiap wabah penyakit maka pasti diiringi dengan kelaparan yang merebak di mana mana.

“Logikanya sederhana saja, wabah penyakit membuat banyak orang harus di karantina. Akibatnya sawah, ladang, kebun, peternakan, beragam industri makanan tutup atau setidaknya mengurangi produksi. Di sisi lain, naiknya nilai tukar dollar dan PHK dalam jumlah besar besaran baik sektor formal dan informal membuat daya beli rakyat untuk membeli kebutuhan pokok menjadi sangat lemah,” urainya.

Adian menambahkan, kalaupun pemerintah sanggup menjaga stok beras dan kebutuhan pokok lainnya dengan impor dan beragam cara lainnya, namun dengan ketiadaan pekerjaan dan pendapatan maka belum tentu juga masyarakat akan mampu membeli beras dan kebutuhan pokok itu. Ujungnya tetap saja rakyat kelaparan.

Kemudian masalah ketiga, sebut Adian, adalah konflik sosial.

“Jika situasi hari ini semakin memburuk dalam 2 atau 3 bulan ke depan, maka kondisi rakyat seperti rumput kering yang mudah terbakar bahkan oleh isu yang sangat remeh sekalipun. Sesepele apapun trigernya bisa menimbulkan ledakan yang mungkin tidak kita sanggup prediksi besarnya,” ingatnya.

Adian menyebut, potensi konflik sosial dan kriminalitas dalam beragam bentuknya kemungkinan besar terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Bisa di bulan Juni, Juli atau Agustus.

“Sebab, beberapa bulan ke depan ketakutan akan wabah penyakit, keputus-asaan pada hilangnya pekerjaan dan pendapatan bercampur di dalam dada yang ada di tubuh dengan perut yang juga di dera kelaparan. Campuran 3 hal ini bisa menjadi energi kemarahan yang luar biasa,” tukasnya.

Menurut Adian, masyarakat sudah bisa browsing untuk mencari tahu ada berapa banyak peristiwa dalam beberapa waktu terakhir di beberapa negara sudah terjadi penjarahan, kerusuhan dan kriminalitas yang meningkat tajam.

Melihat rumit dan besarnya masalah yang di hadapi bangsa ini, maka Adian menyarankan lebih baik saat ini semua menteri dan kepala daerah fokus bekerja untuk mencegah penyebaran Covid-19, mengurangi pengangguran dan menyiapkan ketersediaan bahan pokok. Menteri dan kepala daerah yang punya ambisi jadi Capres 2024 sebaiknya meredam dulu ambisinya agar rakyat dan negara selamat.

“Baiknya menteri-menteri dan kepala daerah bekerja fokus dan jangan menjadi penyebar isu. Jika ada mafia segera laporkan pada presiden, polisi, kejaksaan, atau KPK, kalau ada dominasi impor yang tidak adil bawa ke KPPU. Semua mekanisme saat ini sudah ada,” pungkasnya. LN-RON