Ahmad Basarah: Pengkritik Megawati Ketua Dewan Pengarah BRIN Sejatinya Mempertanyakan Pancasila

Gravatar Image
  • Whatsapp

Kritikan tersebut menganggap seharusnya Dewan Pengarah BRIN diketuai oleh seseorang ilmuwan peneliti terkemuka, dan menganggap Megawati tak masuk dalam kaliber demikian.

Read More
banner 300250

Padahal, jelas Basarah, untuk bisa memahami pengangkatan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, maka kita harus melihat kembali kepada Peraturan Presiden (Perpres) 78 tahun 2021 tentang BRIN.

Khususnya mulai pasal 6 yang menyebutkan bahwa “Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada Kepala dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian,
dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

“Saya garis bawahi di sini adalah Berpedoman pada nilai Pancasila. Ini artinya Pemerintah ingin agar setiap kegiatan riset dan inovasi itu harus berpedoman pada Pancasila. Artinya riset dan inovasi yang sesuai dengan nilai Ketuhanan yang Maha Esa; kemanusiaan yang adil dan beradab; yang menjaga persatuan Indonesia; yang memastikannya demokratis berasas musyawarah untuk mufakat; dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelas Basarah.

Lalu pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila.”

Dengan demikian, bisa dipahami sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang menyelenggarakan tugas pembinaaan ideologi Pancasila, maka Megawati yang ditunjuk untuk menjabat ex officio Dewan Pengarah BRIN.

“Sehingga ketika ada yang mengkritik dan menyayangkan keputusan tidak mengangkat seorang ilmuwan atau periset berkaliber sebagai ketua dewan pengarah, sebenarnya yang bersangkutan sedang mempertanyakan keputusan Pemerintah untuk memastikan riset dan teknologi berdasarkan Pancasila,” lanjutnya.

Ahmad Basarah, Ketua DPP PDIP, Wakil Ketua MPR-RI

Basarah pun bertanya, apa yang salah jika Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin ingin memastikan bahwa setiap kegiatan riset dan inovasi di Indonesia itu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila?

Bagi PDI Perjuangan, lanjut Basarah, tak ada salahnya sama sekali kalau pemerintah pusat memilih prinsip itu.

Kalau Indonesia memang sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, maka tentu harus dipastikan setiap kebijakan dan visi pembangunan ke depan berdasar Pancasila, bukan berdasar isme lain seperti Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme, Radikalisme, atau paham khilafah.

“Selain itu, kita juga jangan melupakan bahwa Ibu Megawati tak sendirian di dalam Dewan Pengarah. Ada 9 tokoh lainnya yang masuk ke Dewan Pengarah yang bersama sang ketua, akan memastikan BRIN, berjalan sesuai amanat peraturan yang memayunginya,” tegasnya.

Dalam susunan Dewan Pengarah itu, ada menteri keuangan dan menteri bappenas. Ada Prof Sudhamek yang dikenal sebagai pebisnis berpengalaman, Prof Emil Salim yang jago ekonomi, Prof Adi Utarini di medis dan kedokteran, Prof Marsudi Wahyu Kisworo yang pernah meraih gelar best rector in Asia dan jago TI, Tri Mumpuni yang berpengalaman melayani masyarakat dalam menyediakan listrik mikrohidro, Bambang Kesowo seorang birokrat berpengalaman, dan I Gede Wenten guru besar ITB bidang teknik kimia.

“Jika kemudian dituding bahwa Dewan Pengarah ini adalah bagian dari partisan dan kepentingan praktis partai politik, bagi kami ini sangat tidak berdasar, yang tak perlu dibahas lebih lanjut,” tuntas Ahmad Basarah.

Related posts