Ahok Dituntut Satu Tahun Penjara, Ahli Hukum Sebut Keadilan Sudah Mati Rasa

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews.com – Persidangan kasus penistaan agama ke-20 dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Kamis (20/4/2017) yang digelar di Auditorium Gedung Kementerian Pertanian RI di Ragunan, Jakarta Selatan hasilnya sungguh mengejutkan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya menuntut Ahok dengan pidana 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan. Hal ini sangat tidak adil bila dibandingkan dengan para penista agama pendahulu Ahok. Sebut saja Arswendo dan Rusgiani.

Pakar hukum, Dr. Eggi Sudjana, SH, MSi menilai, tuntutan 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun itu maknanya Ahok bebas tidak kena hukuman apapaun. Kecuali selama 2 tahun kedepan Ahok melakukan kejahatan yang sama, maka baru bisa dihukum yang 1 tahun tersebut.

“Ini sungguh tragedi penegakkan hukum di indonesia kepada penista agama sementara yurisprudensi setiap penista agama ditahan dan kemudian di penjarakan ! Makna lain nya karena Ahok tidak dituntut maksimal 5 tahun maka Ahok tidak dicopot gubernurnya sampai dengan bulan oktober 2017,” katanya.

Sedangkan, Mursito, S.H. Hakim Ad-Hoc PHI menegaskan, pengadilan tersebut terlalu kasar. Dia menilai Jaksa telah melakukan akrobat hukum.

“Terlalu kasar Jaksa membuat akrobat hukum. Keadilan sdh Mati rasa (imun), tapi Allah tidak tidur dan maha adil,” katanya.

Sementara itu, mantan anggota DPR RI, Djoko Edhi Abdurrahman, S.H., M.H. menilai JPU amatiran. Surat dakwaan dan tuntutan bertolak belakang. Di dakwaan, JPU mendakwa Ahok dengan Pasal 156 a huruf a (ancaman hukuman 5 tahun). Di tuntutan oleh JPU, Pasal 156 a tak terbukti, primernya. Tapi kata JPU yang terbukti adalah Pasal 156 (subsidernya).

JPU juga curang. Tuduhan dari Penyidik ada dua: melanggar pasal 156 a huruf a, dan pasal 28 UU ITE ujaran kebencian. Tak ada Pasal 156. Oleh JPU, pasal 28 UU ITE diganti dengan Pasal 156 (penistaan antar golongan).

“Kapan ada masalah antar golongan? Tak ada! Golongan apa dengan golongan apa? Ahok bukan golongan Pak Jaksa. Emang Syiah versus Sunny, atau Islam Gafatar versus Islam Agama. Gitu aja sampean repot. Ngaco berat. Kalau sudah terbukti pernyataan kebencian, ujarannya menjadi ujaran kebencian pada Pasal 28 UU ITE. Itu otomatis Pak Jaksa. Ayak-ayak wae,” cetusnya.

Apalagi, katanya, JPU menuntut hukuman percobaan pula. Tak pernah ada ancaman hukuman blasphemi seperti itu sepanjang Indonesia merdeka.

Untuk menutupi rekayasa, dihadirkan jaksa yang jadi JPU di kasus Jessica agar publik percaya. Tetap distrust, pak bro. Busuk. Menghina intelektualitas hukum itu.

“Pekan depan, Humprey Djemat minta vispraak alias bebas murni. Dan, majelis mengabulkannya. Selesai fiat justicia ruat coelloem. Luar biasa Ahok,” pungkasnya.

Seperti diketahui, kasus Arswendo pada tahun 1990 dimulai ketika Arswendo membuat sebuah polling tokoh idola menurut pembaca di Tabloid Monitor. Pada polling tersebut Arswendo memasukkan nama nabi Muhammad SAW dan akhirnya berdasarkan hasil polling nabi Muhammad SAW menempati urutan ke-11, satu tingkat di bawah Arswendo yang menempati urutan ke-10.

Ketika itu, Arswendo berkilah tidak punya maksud atau sengaja menghina Nabi Muhammad, tapi dia tetap dijatuhi hukuman 4 tahun penjara.

Berikutnya adalah kasus Ibu Rumah Tangga di Bali pada tahun 2012. Rusgiani divonis 1 tahun 2 bulan sesudah ia menyebut canang atau tempat menaruh sesaji dalam upacara keagamaan umat Hindu dengan kata-kata najis.

Bahkan seorang maling ayam pun terancam hukuman 5 tahun penjara setelah berusaha mencuri seekor Ayam Bangkok yang harganya puluhan juta rupiah. LN-JMP

banner 300x250

Related posts

banner 468x60