Akibat Covid-19, Manusia Sebagai Insan Sosial Tak Berani Bersalaman

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Dr. Harris Turino, Doctor in Strategic Management mengulas strategi dan langkah-langkah yang diambil pemerintah Jokowi-KH Maruf Amin dalam melawan pandemi Covid-19 atau wabah Virus Corona.

Ada nada optimis diakhir tulisannya, bahwa sebuah prediksi dengan menganalisa kurva menunjukkan, wabah Virus Corona akan mulai reda pasa pertengahan April 2020. Artinya manusia sebagai insan sosial akan kembali bebas berjabat tangan.

Read More

banner 300250

Berikut catatan lengkap dan analisa Dr. Harris Turino yang diterima LiraNews.com

Wabah virus corona jenis baru, yaitu SARS-CoV-2 atau yang dikenal dengan nama Covid-19 telah menyebar ke lebih dari 200 negara. Per tanggal 31 Maret 2020, terdapat 859.000 kasus terkonfirmasi positif, dengan jumlah kematian mencapai lebih dari 42.000 orang di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri dilaporkan ada 1.528 kasus dengan tingkat kematian 136 orang.

Masing-masing negara memiliki strategi penanganan wabah yang berbeda-beda. Ada yang memilih melakukan total lockdown seperti China, Italia, India dan sebagian Amerika. Ada yang memilih untuk melakukan pembatasan sosial (social distancing dan physical distancing) yang dikombinasikan dengan mengadakan pengujian masif seperti Singapura, dan Korea.

Indonesia sendiri sudah sejak pertengahan Maret memberlakukan pembatasan sosial dengan menghentikan perkuliahan di sekolah dan kampus dan menggantinya dengan pembelajaran melalui daring, mengkampanyekan bekerja dari rumah (working from home), menutup tempat-tempat hiburan dan rekreasi, serta membatasi terjadinya kerumunan orang.

Di samping itu penambahan fasilitas layanan kesehatan terus ditingkatkan dengan mengalihkan beberapa hotel menjadi rumah sakit karantina seperti Wisma Atlit di Jakarta dan Palembang, pembangunan fasilitas kesehatan baru di beberapa daerah seperti di Pulau Galang.

Belajar dari dampak negatif yang ditimbulkan dari pilihan strategi lockdown di India dan rendahnya efektivitas pilihan strategi lockdown di Italia dan sebagian Amerika, pemerintah akhirnya mengambil strategi untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui PP nomer 21 tahun 2020, sebagaimana sudah diatur dalam Undang-undang nomer 6 tahun 2018.

Untuk merealisasikan strategi tersebut pemerintah terlebih dahulu mendeklarasikan negara dalam keadaan darurat kesehatan melalui Kepres nomer 11 tahun 2020. Langkah ini dibarengi dengan relaksasi anggaran pemerintah untuk alokasi melawan Covid 19.

Pemerintah memutuskan untuk menggelontorkan Rp405 triliun rupiah yang dialokasikan ke 4 bidang, yaitu Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp70 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR dan Rp150 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional.

Pilihan kebijakan ini tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak, tetapi patut di apresiasi. Dari sisi prioritas, alokasi di bidang kesehatan perlu segera di realisasikan untuk meningkatkan kemampuan nasional bagi penyediaan fasilitas kesehatan dalam menangani wabah Covid-19.

Pemberlakuan PSBB juga akan membawa dampak perlemahan ekonomi, mulai dari menurunnya permintaan dan menurunnya pendapatan akibat terganggunya aktivitas ekonomi.

Alokasi dana di bidang perlindungan sosial ini juga perlu segera direalisasikan untuk meredam gejolak sosial yang mungkin timbul akibat banyaknya warga masyarakat lapisan bawah yang kehilangan sumber pendapatannya.

Prioritas berikutnya adalah alokasi di bidang insentif perpajakan dan pemulihan ekonomi. Ini memang baru bisa efektif direalisasikan setelah masalah kesehatan dan perlindungan sosial bisa diatasi.

Walaupun demikian, bidang ini juga perlu diperhatikan untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menghindari adanya gelombang PHK akibat tutupnya fasilitas industri.

Dampak dari penggelontoran dana ini adalah membengkaknya defisit anggaran menjadi di atas 3%. Pemerintah perlu mendapatkan persetujuan dari DPR RI atas Perppu nomer 1 tahun 2020 yang dikeluarkan, karena Undang-Undang membatasi maksimal defisit anggaran adalah sebesar 3%.

Dengan relaksasi anggaran ini diharapkan mampu untuk mengatasi wabah Covid-19, baik dari sisi kesehatan, dampak sosial yang timbul dan pemulihan ekonomi.

Besarannya sekitar 2,5% dari total GDP Indonesia, lebih besar dibandingkan dengan Perancis, Spanyol, India, Itali dan Malaysia, walaupun masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan Amerika, Singapura dan Australia yang rerata memberikan stimulus fiskal sebesar 10% dari GDP.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu dicermati. Pertama, dana 405 triliun rupiah ini sangat signifikan dan setara dengan 25% dari total APBN Indonesia tahun 2020.

Tentu realisasinya harus diawasi dengan ketat. Tidak boleh terjadi kebocoran dan penyimpangan. Ini menjadi tugas dari KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan Inspektorat untuk benar-benar mengawal penggelontoran dana ini.

Bila diperlukan pemerintah bisa mengeluarkan aturan tambahan yang menggolongkan penyimpangan dana stimulus fiskal ini sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dengan ancaman hukuman yang sangat berat.

Jangan sampai niat mulia dan pengorbanan seluruh bangsa Indonesia akan sia-sia akibat perbuatan oknum pencari rente ekonomi di tengah musibah nasional.

Kedua, pemerintah perlu menggalang dan memobilisasi seluruh potensi yang dimiliki bangsa Indonesia untuk bergotong royong mencegah dan melawan dampak penyebaran Covid-19. Menyerahkan sepenuhnya urusan ini kepada pemerintah akan sia-sia.

Pemerintah tidak mungkin bisa mengatasinya sendiri. Bibit-bibit partisipasi masyarakat sebenarnya sudah mulai muncul, baik dalam penggalangan dana bantuan, kesadaran masyarakat untuk mematuhi kebijakan yang diambil seperti social/physical distancing, working from home dan menghindari kerumunan dan keramaian, mutlak dilakukan.

Semangat gotong-royong yang sebenarnya menjadi falsafah hidup (philosophie grondslag) bangsa Indonesia, yang digali oleh Bung Karno, harus digalakkan. Inilah saatnya kita menunjukkan bahwa pengejawatahan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia memang tidak luntur bahkan menguat di tengah ancaman bencana nasional.

Ketiga, aura positif adalah salah satu kunci keberhasilan China sebagai episentrum bencana dan Jepang dalam menanggulangi Covid-19 dalam waktu yang relatif singkat. Dalam hal ini diperlukan peran aktif dari Keminfo, Cyber BIN, dan aparat inteligen untuk bekerja sama dengan para influencer media sosial dalam mengabarkan semangat optimisme dan berita positif.

Di samping itu patroli cyber juga harus lebih aktif untuk mencegah dan menindak penyebaran hoax. Kita memang tidak mungkin bisa seperti China yang mampu mengendalikan seluruh informasi yang beredar, tetapi kita harus lebih siap memenangkan peperangan dalam dunia maya.

Sebagai penutup, ada satu pertanyaan yang sulit untuk dijawab, yaitu kapan wabah ini akan segera berakhir. Tidak ada satupun orang yang tahu. Beberapa analis memperkirakan bahwa wabah Covid-19 ini akan mencapai puncaknya pada bulan Mei dan Juni 2020.

Saya tertarik dengan prediksi yang dikemukakan oleh Prof. Pitoyo Hartono dengan menggunakan model Neutral Network, yang sekarang merupakan state of the art model untuk memprediksi time series data semacam ini.

Prediksi tersebut dibuat dengan menggunakan data pertumbuhan pasien selama 69 hari sampai tanggal 30 maret 2020. Jika data pasien benar dan tidak ada yang disembunyikan oleh pemerintah dan tidak ada cluster penyebaran yang tidak terdeteksi, maka pelandaian kurva penyebaran Covid-19 di Indonesia diperkirakan akan mulai terjadi pada paling lambat pertengahan April 2020. Semoga prediksi ini tidak meleset dan kita bisa berhenti menjadi insan sosial yang menghindari bersalaman, berpelukan saling meriung riang.

Dr. Harris Turino – Doctor in Strategic Management

banner 300x250

Related posts

banner 468x60