Aksi 3320 : Aksi Totalitas Seluruh Buruh di Banten

  • Whatsapp
banner 468x60

Banten, LiraNews – Pada tanggal 3 Maret 2020 mendatang sekira 25.000 buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) akan turun ke jalanan mengepung gedung DPRD Provinsi Banten. AB3 menolak keras Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja “Omnibus Law” Kerja yang dinilai radikal anti Pancasila.

Ketua Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) Dedi Sudarajat, S.H, M.H, M.M, mengatakan, gerakan 3320 adalah aksi besar ke kantor DPRD Provinsi Banten dengan target meminta surat rekomendasi DPRD untuk menolak RUU Cipta Kerja “Omnibus Law” secara tegas.

“Kita akan meminta rekomendasi dukungan dari DPRD Provinsi Banten bahwa merekapun ikut menolak RUU Cipta Kerja “Omnibus Law” yang memang isinya tidak mencerminkan mensejahterakan tapi isinya semua mendegradasi pekerja,” ujar Dedi.

Menurutnya, gerakan tersebut tidak hanya melibatkan serikat-serikat pekerja, melainkan juga seluruh pekerja khususnya di Provinsi Banten.

Dedi menambahkan RUU Cipta Kerja “Omnibus Law” ini juga bila disahkan akan mempermudah pemutusan hubungan kerja (PHK). Jaminan sosial bagi pekerja juga hilang. Serta sanksi pidana bagi perusahaan pun akan hilang.

“Kami simpulkan RUU ini tidak ada relevansinya dengan memajukan investor. Malah mencekik kehidupan terutama pekerja,” kata Dedi.

Dedi mengatakan para pimpinan serikat pekerja di Banten telah berkonsolidasi dan membuat gerakan untuk menolak RUU Cipta Kerja “Omnibus Law” ini.

Berdasarkan hasil kajian AB3, terdapat sejumlah poin yang diklaim merugikan proses ketenagakerjaan dan mencekik pekerja dalam RUU Cipta Kerja “Omnibus Law” tersebut.

“Terdapat sembilan poin yang menjadi titik keberatan seluruh kaum buruh di Banten, sehingga mencetuskan gerakan 3320,” terangnya.

Adapun sembilan poin yang menjadi titik keberatan AB3 terkait RUU Cipta Kerja “Omnibus Law” yakni: Hilangnya upah minimum, Hilangnya pesangon, Penggunaan outsorcing yang bebas, Jam kerja eksploitatif, Penggunaan karyawan kontrak yang tidak terbatas, Penggunaan tenaga kerja asing unskilled workes, PHK yang dipermudah, Hilangnya jaminan sosial bagi pekerja buruh dan Sanksi pidana yang dihilangkan.

Draft RUU Cipta Kerja “Omnibus Law” telah diserahkan pemerintah ke DPR RI beberapa waktu lalu. Kini, tinggal menanti keputusan pengesahan DPR. Namun dalam perjalanannya, RUU Cipta Kerja “Omnibus Law” tersebut menuai kritik terutama dari kalangan serikat pekerja. LN-TIM

banner 300x250

Related posts

banner 468x60