Aksi Premanisme Polemik Hutang Piutang, Massa KPP dan Karyawan ABE Luka-Luka

  • Whatsapp
banner 468x60

Kendari,LiraNews – Aksi premanisme mewarnai polemik hutang piutang antara PT. Konawe Putra Propertindo (KPP) dan PT. Andalniaga Boemih Energi (ABE). Akibatnya, beberapa massa dari PT ABE dan karyawan PT. Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) alami luka-luka.

Dua kali berniat elakukan aksi demonstrasi di depan mess PT. KPP, massa PT ABE selalu dihadang sekelompok orang bertopeng yang membawa potongan balok dan senjata tajam (Sajam).

Direktur Utama (Dirut) PT. KPP, Jhony M. Samosir menegaskan, bahwa pihaknya tidak pernah memobilisasi masa untuk melakukan penghalangan massa aksi PT. ABE, yang hendak melakukan aksi unjuk rasa.

Menurutnya, ada pihak ketiga yang memanfaatkan situasi dengan melakukan penggerakan kelompok bertopeng untuk menghadang massa aksi, sehingga menimbulkan kesan ke publik kelompok tersebut seakan-akan dimobilisasi PT. KPP.

“Kami tegaskan, kami tidak pernah mengerahkan massa untuk menghalangi tuntutan PT. ABE sebagai upaya menghindari kewajiban,” tegasnya, Sabtu 1 Februari 2020.

Jhony M. Samosir menambahkan, pihaknya tidak keberatan atas aksi yang dilakukan PT. ABE, yang menuntut hak atas pembayaran tunggakan utang.

“Kami juga tidak keberatan apabila PT. ABE menutup akses jalan kawasan menuju pelabuhan sepanjang 18 KM,” tambahnya.

Jhony M. Samosir juga berharap situasi kawasan industri di Morosi cepat kondusif dan tidak terganggu lagi.

Olehnya itu, Direksi PT. KPP meminta pihak PT. VDNI untuk segera menyelesaikan kewajibannya, dan mentaati kaidah-kaidah aturan sebagaimana yang berlaku bagi sebuah perusahaan perseroan, sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

“Bila pihak PT. VDNI tidak mentaati kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, maka kami akan mengambil tindakan tegas,” pungkasnya.

Terkait hutang piutang, Direksi PT KPP dan Dirut PT. ABE, Syamsu Alam duduk bersama untuk mencari solusi, Sabtu 1 Februari 2020. Pertemuan management kedua perusahaan itu turut dihadiri Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa dan Kapolres Konawe, AKBP Susilo Setyawan.

Melalui pertemuan yang dilakukan di kediaman Bupati Konawe itu, PT. KPP memberikan pengakuan resmi jika perusahaan yang dipimpinnya itu memiliki tunggakan hutang kepada PT. ABE sebesar Rp14 miliar, terkait biaya kerja pembukaan jalan haulling sepanjang 18 kilo meter (KM), yang saat ini digunakan pihak PT. VDNI.

Jhony M. Samosir menjelaskan, tunggakan hutang tersebut disebabkan karena ulah mantan Dirut PT. KPP, Mr. Huang Zuo Chao yang melarikan diri dan meninggalkan sejumlah persoalan di perusahaan termaksud hutang piutang dengan PT. ABE.

Kendati demikian, lanjut Jhony M. Samosir, tunggakan hutang tersebut akan tetap diselesaikan, karena hal itu merupakan tanggung jawab perusahaan.

Alhasil, PT. KPP dan PT. ABE menandatangani surat perjanjian bersama terkait penyelesaian hutang piutang tersebut. Hal itu dilakukan sebagai bentuk keseriusan PT. KPP untuk membayar tunggakan hutangnya.

Penyelesaian tunggakan tersebut akan dilakukan setelah PT. VDNI melakukan pembayaran kewajiban pembelian tanah kepada PT. KPP.

Sementara itu, Dirut PT. ABE, Syamsu Alam mengatakan, persoalan hutang piutang itu telah lama berproses di Polres Konawe, namun hingga saat ini belum kelar juga. Kendati demikian, Ia juga memberikan apresiasi kepada Direksi PT. KPP yang berinisiatif untuk menemui dirinya guna mencari solusi.

Awalnya, lanjut Syamsu Alam, Ia menduga ada persekongkolan yang terjadi antara PT. KPP dan PT. VDNI. Pasalnya, pihaknya menuntut pembayaran hutang piutang tersebut kepada KPP, namun selama ini PT. VDNI yang melakukan aksi penghadangan.

“Tapi, hari ini sudah terjawab bahwa tidak ada persekutuan. Dan KPP sudah menjelaskan bahwa akan membayarkan hak kami, setelah PT. VDNI membayarkan tunggakannya ke PT. KPP. Tapi, saya butuh jaminan apa yang bisa saya pegang, karena kasus ini suda empat Kapolres yang tangani,” tegasnya.

Terkait aksi penghadangan sekelompok orang bertopeng menggunakan balok dan senjata tajam (Sajam), Syamsu Alam mengaku akan menempuh upaya hukum.

Sementara itu, Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa berharap kepada para pihak yang bertikai agar bisa duduk bersama dan segera menyelsaikan persoalan yang ada, sehingga daerah yang dipimpinnya itu kembali kondusif.

“Yah, saya inginkan negeri saya jangan ada kericuhan,” harapnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengimbau kepada seluruh pihak, agar tidak menyebarkan isu-isu yang bisa memantik terjadinya konflik.

Lebih lanjut, Kery menambahkan, jika ditinjau dari aspek perizinan, PT. KPP merupakan pemilik sah kawasan tersebut. Bahkan, hingga saat ini KPP masih memiliki asset di wilah industri tersebut.

Di tempat yang sama, Kapolres Konawe, AKBP. Susilo Setiawan mengatakan, pihanya telah berupaya semaksimal mungkin memberikan pengamanan.

Dia juga menambahkan, sesuai Undang-undang, tiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat sudah menjadi kewajiban pihaknya untuk melaksanakan pengamanan kegiatan tersebut, baik masyarakat, tempat dan sarananya.

“hal ini untuk menjaga stabilitas Kamtibmas agar tetap kondusif,” tambahnya.

Dia juga membantah tudingan adanya dugaan keberpihak aparat kepolisian kepada pihak PT. VDNI. Posisi aparat kepolisian netral, tidak ada keterpihakan ke salah satu kelompok.

Dia juga menambahkan, bahwa dirinya bersama personel yang diturunkan telah berupaya melakukan langkah antisipasi, agar potensi konflik tidak berkembang.

Dikatakan Kapolres, personil fokus pada mess PT. KPP yang menjadi sasaran untuk aksi demonstrasi, dan di depan Kantor PT. VDNI. Sedangkan kericuhan terjadi di dekat Kantor Balai Desa Morosi, Kecamatan Bondoala.

“Saya nggak ngerti (asal kelomopok bertopeng), karena fokus kita bagaimana tidak berkembang konfliknya,” kata mantan Kapolres Kolaka Utara itu. LN-TIM

banner 300x250

Related posts

banner 468x60