Aksi Tolak RUU Cilaka Omnibus Law, Aliansi Buruh Banten Bersatu Lumpuhkan Banten

  • Whatsapp
banner 468x60

Banten, LiraNews – Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Banten, Komplek Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Banten, Selasa (3/3/2020).

Namun sebelum melakukan perjalanan menuju kantor DPRD, buruh akan mengajak seluruh pekerja yang tergabung dalam konfederasi, Federasi, serikat pekerja maupun serikat ditingkat perusahaan ditiap-tiap kawasan.

Para buruh dari Kabupaten Tangerang berkumpul di sejumlah titik diantaranya Bitung-Cikupa-Balaraja-Serang. Kemudian mereka bergerak menuju Kantor DPRD Provinsi Banten.

Mereka menutup seluruh akses jalan termasuk diantaranya kawasan-kawasan Industri yang ada di Tangerang diantaranya Kawasan Industri Jatake, Padjajaran dan Cikupamas.

Aksi mereka terkait penolakan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang dianggap merugikan buruh. RUU Cilaka Omnibus Law ini akan segera dibahas dan disahkan DPR RI.

Ketua Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) Dedi Sudarajat, S.H, M.H, M.M, mengatakan, gerakan 3320 adalah aksi besar ke kantor DPRD Provinsi Banten dengan target meminta surat rekomendasi DPRD untuk menolak RUU Cipta Kerja “Omnibus Law” secara tegas.

“Sebetulnya tujuan utama kita unjuk rasa itu adalah mematikan/melumpuhkan industri yg ada di provinsi banten, dan tadi kita memblokir seluruh kawasan industri di masing-masing wilayah,” ujarnya kepada LiraNews.

Dedi menegaskan, RUU Cilaka Omnibus Law tersebut dinilai buruh sangat merugikan dan menyengsarakan bagi buruh dan masyarakat.”Di dalamnya terdapat klausul yang bisa merampas hak-hak buruh dan lebih menguntungkan pengusaha,” katanya.

Berikut kenapa buruh menolak RUU Omnibus Law yaitu:

(1) Hilangnya Upah Minimum, (2) Hilangnya Pesangon, (3) Outsourching seumur hidup, (4) Kerja Kontrak seumur hidup, (5) Waktu kerja yang Eksploitatif, (6) TKA buruh kasar unskill workers berpotensi bebas masuk ke Indonesia.

 

Kemudian, (7) Hilangnya jaminan sosial dengan outsourching dan sistem kerja kontrak seumur hidup, (8) PHK menjadi sangat mudah dan (9) Hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha. LN-TIM

banner 300x250

Related posts

banner 468x60