Aliansi Buruh Banten Bersatu Akan Kepung DPRD Banten Tolak RUU Cipta Kerja “Omnibus Law”

  • Whatsapp
banner 468x60

Tangerang, LiraNews – Ketua Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) Dedi Sudrajat menegaskan, sekira 25.000 buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) akan mengepung gedung DPRD Provinsi Banten pada Selasa (3/3/2020) mendatang.

Para buruh yang tergabung dalam AB3 menolak keras Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja “Omnibus Law” Kerja yang dinilai radikal anti Pancasila.

“Kami dengan tegas sepakat menolak RUU Cipta Kerja “Omnibus Law” ini. Kami juga sepakat tidak akan terlibat apapun baik pembahasan dan lain-lain,” ujar Dedi Sudarajat dalam jumpa pers di Sekretariat KSPSI Banten di Cikokol, Kota Tangerang, Rabu (19/2/2020).

Draft RUU Cipta Kerja “Omnibus Law” telah diserahkan pemerintah ke DPR RI beberapa waktu lalu. Kini, tinggal menanti keputusan pengesahan DPR. Namun dalam perjalanannya, RUU Cipta Kerja “Omnibus Law” tersebut menuai kritik terutama dari kalangan serikat pekerja.

Dedi mengatakan para pimpinan serikat pekerja di Banten telah berkonsolidasi dan membuat gerakan untuk menolak RUU Cipta Kerja “Omnibus Law” ini. Berdasarkan hasil kajian AB3, terdapat sejumlah poin yang diklaim merugikan proses ketenagakerjaan dan mencekik pekerja dalam RUU Cipta Kerja “Omnibus Law” tersebut.

Dedi Sudarajat menjelaskan, terdapat sembilan poin yang menjadi titik keberatan seluruh kaum buruh di Banten, sehingga mencetuskan gerakan 3320. Menurutnya, gerakan tersebut tidak hanya melibatkan serikat-serikat pekerja, melainkan juga seluruh pekerja khususnya di Provinsi Banten.

“Gerakan 3320 adalah aksi besar ke kantor DPRD Provinsi Banten dengan targetan meminta surat rekomendasi DPRD untuk menolak RUU Cipta Kerja “Omnibus Law” secara tegas,” ujarnya.

Sebelumnya, kata Dedi, AB3 telah melakukan rapat koordinasi (Rakor) pada 14 Februari 2020 lalu. Rakor tersebut membuahkan beberapa kesepakatan dari seluruh organisasi serikat pekerja dan serikat buruh yang tergabung dalam AB3 terkait aksi menolak RUU Cipta Kerja “Omnibus Law”.

Dalam rakor AB3 telah disepakati langkah-langkah yang akan ditempuh di antaranya: AB3 dengan tegas bersikap menolak RUU Cipta Kerja “Omnibus Law”. AB3 akan mengirimkan surat kepada seluruh pimpinan Aliansi Nasional maupun pimpinan konfederasi & federasi yang tidak tergabung dengan aliansi, untuk melakukan komunikasi nasional, dan mengajak seluruh elemen agar bersatu padu dalam perjuangan tolak RUU Cipta Kerja “Omnibus Law” dengan melakukan aksi nasional secara serentak.

“Kami sudah membuat intisari apa yang menjadi keberatan bagi pekerja. Jadi, ada sembilan poin yang menjadi titik keberatan yang tertuang dalam RUU Cipta Kerja “Omnibus Law”. Maka dalam aksi gerakan 3320 tolak omnibus law, kami melibatkan seluruh pekerja di Banten bukan hanya serikat pekerja saja. AB3 bersepakat untuk mengadakan aksi besar-besaran (all out) ke DPRD Provinsi Banten dengan target mendapat surat rekomendasi penolakan RUU Omnibus Law . Bahkan kami juga akan libatkan keluarga para pekerja untuk aksi ke gedung DPRD,” ungkapnya.

Adapun sembilan poin yang menjadi titik keberatan AB3 terkait RUU Cipta Kerja “Omnibus Law” yakni: Hilangnya upah minimum, Hilangnya pesangon, Penggunaan outsorcing yang bebas, Jam kerja eksploitatif, Penggunaan karyawan kontrak yang tidak terbatas, Penggunaan tenaga kerja asing unskilled workes, PHK yang dipermudah, Hilangnya jaminan sosial bagi pekerja buruh dan Sanksi pidana yang dihilangkan.

Dedi menambahkan RUU Cipta Kerja “Omnibus Law” ini juga bila disahkan akan mempermudah pemutusan hubungan kerja (PHK). Jaminan sosial bagi pekerja juga hilang. Serta sanksi pidana bagi perusahaan pun akan hilang.

“Kami simpulkan RUU ini tidak ada relevansinya dengan memajukan investor. Malah mencekik kehidupan terutama pekerja,” pungkas Dedi yang didampingi Presidium AB3 Hadi Murdiyanto, S.H, Maman Nuriman, Tukimin, S.H. dan H. RD. Sugandi, S.H. LN-TIM

banner 300x250

Related posts

banner 468x60