Ancam Angkat Senjata Soal DBH Minyak, Guspardi Minta Mendagri Bina Bupati Meranti

Jakarta, LiraNews – Bupati Meranti Muhammad Adil meluapkan kemarahannya kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia pada Minggu (11/12/2022) di Pekanbaru, Riau.

Karena merasa pembagian Dana Bagi Hasil minyak yang dianggapnya tak adil, M Adil pun mengancam akan angkat senjata hingga Meranti pindah ke negara tetangga alias Malaysia.

Read More
banner 300250

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI dari Guspardi Gaus menyayangkan perseteruan antara Bupati Meranti dengan Kemenkeu yang disampaikan di ruang publik.

Sebagai pejabat publik, imbau Guspardi, M Adil semestinya bisa menyampaikan pendapatnya dengan tenang dan nada yang bagus serta didukung oleh data yang akurat untuk memperkuat argumennya.

“Dari segi etika maupun komunikasi dalam pemerintahan seorang bupati mengeluarkan kata-kata yang mengandung diksi provokatif dan terkesan menantang jadi, kurang elok,” jelas Guspardi kepada para wartawan, Rabu (14/12/2022).

Berdasarkan informasi yang diterima Guspardi, pihak Kemenkeu sudah menjelaskan tentang formulasi penghitungan dana bagi hasil telah diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Di mana, beber Guspardi, dalam UU diatur pembagian DBH, bukan hanya dikembalikan ke daerah penghasil saja, tapi juga dibagi untuk daerah yang berbatasan, daerah pengolahan, dan daerah lainnya sebagai pemerataan.

“Namun jawaban yang disampaikan oleh
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Lucky Alfirman saat menjawab pertanyaannya tidak membuat puas M Adil,” ujar politisi PAN itu menyayangkan.

“Bahkan ia berkata, kalau bapak tidak mau ngurus kami, pusat tidak mau mengurus Meranti kasihkan kami ke negeri sebelah. Juga sempat melontarkan pernyataan apakah perlu rakyat Meranti akan angkat senjata untuk menyelesaikan hal ini,” sambung Guspardi.

Guspardi menyayangkan mengapa pejabat publik sekelas bupati dapat mengeluarkan pernyataan dengan disertai kalimat ancaman.

“Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai pembina kepala daerah diharapkan segera memanggil Bupati Meranti untuk meminta keterangan dan klarifikasi,” imbuh Anggota Baleg DPR RI itu.

Menurut legislator asal Dapil Sumbar 2 ini, Mendagri bisa saja memberi teguran dan pembinaan, bahkan sanksi kepada M Adil, jika dinilai sudah melebihi batas kewajaran sebagai seorang bupati dalam bersikap dan menyampaikan pernyataan.

“Harus dicarikan jalan penyelesaian terbaik tentang permasalan ini dan jangan sampai berlarut larut yang akan berakibat terjadinya salah paham dan disharmoni yang berpotensi melebar kemana-mana,” pungkas politisi PAN tersebut.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bupati Meranti M Adil mengancam angkat senjata dan bergabung menjadi bagian Malaysia karena merasa Pemerintah Republik Indonesia tak mau mengurusi wilayah dan rakyatnya.

M Adil pun menyinggung Dana Alokasi Umum (DAU) 2022 yang di dalamnya tidak terdapat anggaran untuk gaji PPPK di Kepulauan Meranti. Tak hanya mempertanyakan DBH dan anggaran PPPK, M Adil bahkan menyebut Kemenkeu diisi oleh iblis dan setan.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *