Andre Rosiade: Mayoritas Fraksi Di DPR RI Mendukung Pembentukan Pansus Jiwasraya

Jakarta, LiraNews – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengungkapkan, sudah ada 5 hingga 7 Fraksi DPR RI yang mendukung dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Asuransi Jiwasraya.

Hal tersebut diungkapkan Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (13/1/2020).

“Informasi yang saya dapatkan dari pimpinan DPR sudah lima sampai tujuh fraksi yang mendukung pansus tapi itu kan baru katanya, secara informal makanya nanti dalam rapat paripurna nanti saya akan mendorong agar pimpinan segera melakukan rapat pimpinan untuk melihat dan mendengarkan sikap masing-masing fraksi,” katanya.

Menurut Andre, mayoritas anggota Komisi VI DPR RI mendukung dibentuknya Pansus Jiwasraya.

“Suasana kebatinan yang saya tangkap di Komisi 6 mayoritas anggota Komisi 6 menyetujui dan mendukung pansus,” tukas anggota DPR RI Dapil Sumbar 1 tersebut.

Andre mengaku, Komisi VI DPR RI telah memberikan rekomendasi kepada pihak penegak hukum berupa pencekalan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Asuransi Jiwasraya.

“Jadi begini, Komisi 6 itu sudah memberikan rekomendasi kepada pihak hukum untuk melakukan pencekalan, dan kita sudah melihat responnya Kejaksaan Agung (Kejakgung) sudah memberikan respon dengan pencekalan terhadap orang yang diduga dalam kasus Jiwasraya,” ungkapnya.

Fungsionaris Partai Gerindra tersebut menyebut, pekan depan Komisi VI bersama Komisi XI DPR RI akan memanggil Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Asuransi Jiwasraya.

“Mudah-mudahan pekan depan rapat gabungan Komisi 6 dan Komisi 11 dengan memanggil Menkeu, OJK, Jiwasraya dan Kementerian BUMN bisa terlaksana. Sehingga masalah ini semakin terang menderang,” harapnya.

Hadangan PDIP Dan Golkar

Andre berpendapat, sikap PDIP dan Golkar yang menolak pembentukan Pansus Jiwasraya tidak akan menyurutkan langkah partai-partai yang selama ini mendukung pembentukan Pansus Jiwasraya.

“Malah dengan terbentuknya Pansus kita membantu pemerintah meluruskan masalah. Dengan terbentuknya Pansus malah kasus ini bisa cepat selesai sehingga pelakunya cepat dihukum uang nasabah cepat kembali,” sambungnya.

Pembentukan Pansus Jiwasraya ini, kata Andre juga bertujuan untuk meredam fitnah yang selama ini mendera Pemerintahan Jokowi.

“Pembentukan Pansus ini malah memudahkan langkah pemerintah Pak Jokowi untuk melakukan pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan hal-hal yang lain. Sehingga fitnah terhadap pemerintahan Pak Jokowi malah bisa cepat terjawab,” jelasnya.

Andre juga mengaku, partainya tidak takut apabila harus berhadap-hadapan dengan PDIP, partai pengusung Presiden Jokowi.

“Tidaklah, kita kan tujuannya bukan untuk mempolitisasi tapi tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan sehingga harapan kita bisa kembali fokus membangun perekonomian setelah kasus jiwasraya ini selesai,” ujarnya.

Lebih lanjut, Andre membantah, alasan penolakan pembentukan Pansus Jiwasraya oleh Menteri BUMN Erick Thohir dengan alasan akan mengganggu investasi.

“Makanya Pansus itu kita bentuk dengan tujuan yang jelas, pertama menyeret pelaku, mengembalikan uang nasabah, memberikan masukan dan evaluasi pengawasan OJK dan lembaga lainnya agar ke depannya tidak terjadi hal seperti ini yang ditakutkan Menteri BUMN dan pemerintah,” ucapnya.

Andre juga menegaskan, tidak ada unsur politik dan upaya mencari-cari kesalahan dalam pembentukan Pansus Jiwasraya ini.

“Tidak akan terjadi karena memang tidak ada unsur politik dan tidak ada unsur mencari kesalahan. Tujuan pansus ini untuk membantu pemerintah Pak Jokowi agar kasus ini bisa selesai, dan kita bisa menghadapi masalah lain,” pungkasnya. LN-RON