Anggota DPRD Gresik Terima Audiensi Dari Perkumpulan Anggota KPR

audiensi Komite Pendidikan Rakyat (KPR) ke Anggota DPRD Gresik (10/7/2024).
audiensi Komite Pendidikan Rakyat (KPR) ke Anggota DPRD Gresik (10/7/2024).

Gresik,Liranews – Terlihat ada tiga anggota DPRD yang temui Audiensi Perkumpulan Komite Pendidikan Rakyat (KPR) di ruang rapat DPRD Gresik, ketiga Anggota Dewan yakni Dr. (HC) H. Jumanto S.E M.M,PHD (Fraksi PDIP), Atek Ridwan (Fraksi Golkar) dan Noto Utomo (Fraksi PDIP)

H. Jumanto saat dikonfirmasi Liranews diruang kerjanya mengatakan hasil audiensi tadi adalah untuk menjadwalkan ulang audiensi Rekan-rekan KPR dengan pimpinan komisi ataupun dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Gresik pada (18/7) mendatang.

Read More
banner 300250

Karena, masih H. Jumanto, yang bisa mengambil kebijakan adalah Pimpinan sedangakan dirinya hanya sebatas menerima kunjungan audiensi serta menampung sementara tuntutanya untuk disampaikan ke pimpinan Dewan.

“Tadi cuma reschdule saja, karena para pimpinan masih ada kepentingan lain, karena saya tadi juga disuruh pimpinan saya untuk menerima teman-teman dahulu untuk sementara”,Ungkap Politisi Senior yang menjabat selama 5 Periode dari Fraksi PDIP itu.

Lebih jauh, H. Jumanto yang juga Dosen di Universitas Qomaruddin dan Unmu Surabaya ini menceritakan bahwa minggu lalu Perkumpulan Komite Pendidikan Rakyat (KPR) demo dengan beberapa tuntutan.

“Jadi minggu lalu ada demo dan kebetulan saya yang menerima teman-teman waktu itu”, Jelas Dosen aktif bidang teknologi belajar mengajar itu kepada Liranews Rabu (10/7/2024).

H. Jumanto menjelaskan Ada tiga Poin Penting dalam Tuntutan Perkumpulan Komite Pendidikan Rakyat, Yakni :

Wajib Belajar 12 tahun

Terkait tuntunan wajib belajar 12 Tahun Jumanto sampaikan bahwa ini kan mengacu pada Pemerintah Provinsi, Provinsi itu tidak wajib belajar 12 Tahun

di sampaikan jumanto, di Gresik wacana wajib belajar 12 tahun itu telah mendahului ketentuan Provinsi Jawa Timur juga bisa mungkin mendahului seluruh indonesia, bahkan kita yang mengagendakan atau mencanangkan lebih dulu bahwa kita wajib belajar 12 Tahun, Tinggal komitmen pemerintah kabupaten gresik

“saya pribadi Komitmen, karena saya sendiri seorang pendidik dan pengajar yang tahu dibidangnya”, imbuhnya.

Pungutan Liar

Memang Pendidikan di Kabupaten Gresik juga sudah ber komitmen bahwa disekolah-sekolah terutama sekolah Negeri tidak ada pungutan.

bahkan, masih jumanto bercerita, pada zamanya pak Sambari dulu, kalaupun ada pungutan dari pihak komite walaupun sudah dirapatkan sama wali murid itu harus mendapat tanda tangan atau persetujuan dari Bupati.

“Pungutan itu tidak harus ada dikabupaten Gresik”, Tegas Jumanto Anggota Komisi D yang membidangi Dunia Pendidikan

CSR sebagian untuk kepentingan dunia pendidikan

Sebagian besar di wilayah kabupaten Gresik memang banyak berdiri industri, dan teman-teman KPR menginginkan bahwa sebagian dana corporate social responsibility (CSR ) di peruntukan untuk dunia pendidikan di Kabupaten Gresik

“Untuk tuntutan yang ini saya sepakat”, Pungkas H. Jumanto. LN-Zaq//Heri

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *