Padang, LiraNews—Dua anggota DPRD Padang dari fraksi Gerindra dan PKS kaget denga sikap pihak Pejabat Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatra Barat yang tidak mau terbuka kepada media soal dana proyek penambahan fasilitas terminal Anak Aie, Kec. Koto Tangah, Kota Padang.
Menurut Andi, S.Ag dari fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), pihaknya bersama anggota dewan lainnya sudah berusaha memfasilitasi kelanjutan pembangunan penambahan fasilitas terminal Anak Aie, kecamatan Koto Tangah, namun sikap yang diberikan oleh Pejabat Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatra Barat, sangat bertolak belakang dan era keterbukaan sekarang ini.
“Masyarakat harus tahu tentang pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah, sebab pembangunan tersebut memakai urang rakyat,” kata Ardi.
Hal yang sama juga diungkapkan Delma Putra, SH dari Fraksi Gerindra, dimana untuk memfasilitasi penambahan fasilitas terminal Anak Aie pihaknya telah sepakat dengan anggota lainnya akan selalu berupaya penambahan dana dari pusat. “Apabila nantinya fasilitas terminal sudah lengkap, berarti sebuah terminal yang representatif sudah dimiliki kota Padang,” tukasnya.
Kedua anggota dewan tesebut dihubungi terpisah kemarin lalu menyangkut kelanjutan penambahan fasilitas terminal Anak Aie, Kecamatan Koto Tangah. Dimana dalam pelaksanaan pekerjaan penambahan fasilitas terminal Anak Aie kota Padang adalah sebuah proyek APBN dengan Nama Paket Ketatalaksanaan Operasional dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan Berbasis Excellent Service Terminal Tipe A Anak Aie Kota Padang yang seyogyanya dikerjkakan PT. Arina Tama Persada yang berkantor pusat di Bekasi.
Hal itu diketahui berdasarkan pengumuman pemenang tender lelang di LPSE (Layanan Pelelang Secara Elektronik), Kementerian Perhubungan RI awal tahun 2022 ini.
Mengingat pekerjaan yang dibiayai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara), tahun 2022 senilai Rp. 1.421.800.000,00, dikerjakan oleh PT. Arina Tama dari Bekasi itu disamping tidak transparan, juga tekesan ditutup-tutupi oleh pihak Pejabat Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatra Barat. Buktinya, ketika LiraNews.com, berusaha untuk mengkonfirmsikan masalah ini, mereka malahan memasang gerakan tutup mulut. Bahkan terkesan saling pingpong.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sepertinya pekerjaan pembangun penambahan fasilitas terminan type “A”, Anak Aie, Kota Padang menyimpan misteri. Buktinya yang Pejabat Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatra Barat berusaha menyembunyikan proyek tersebut dengan tidak membukanya kepada publik. Buktinya, Rian sang PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berusaha menghindar dan bersembunyi ketika Liranews..com berusaha mengkonfirmasi soal proyek senilai Rp. 1.421.800.000,00 yang tidak memakai plank proyek.
Tindakan tidak mendapat respon ketika dikonfirmasi itu direspon ketua PWI Sumatera Barat, Basril Basyar, dimana pihak proyek seharusnya terbuka informasi kepada masyarakat, sebab kalau proyek pemerintah tidak diketahui msyarakat itu naif namanya.
“Pihak PPK atau BPTD harus terbuka kepada wartawan, sebab yang menjadi subtansi yang dipertanyakan bukanlah proyek yang bersifat rahasia sesuai dengan sifatnya, melainkan proyek yang diperuntukan bagi masyarakat luas, maka seharusnya PPK ataupun BPTD membuka hal itu kepada publik seluas-luasnya,” tegas Basril Basyar yang dihubungi via telepon seluler kemarin. LN-EKO/MAN
