Anggota Komisi II DPR RI Kembali Ajak Masyarakat Daftarkan Tanah Gratis Lewat PTSL

Jakarta, LiraNews– Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengimbau agar masyarakat segera mengurus sertifikat dengan memanfaatkan program sertifikat gratis yang disediakan pemerintah melalui program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL).

“Program PTSL ini merupakan program sertifikat tanah gratis yang digagas oleh Presiden Jokowi dan dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN. Diperuntukkan bagi masyarakat agar hak atas tanah mereka tercatat dan diakui oleh negara,” kata Guspardi kepada 100 peserta yang terdiri dari perwakilan Wali Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Bamus Nagari, MUI dan Bundo Kanduang se-Kabupaten Agam
dalam Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/ BPN yang bekerjasama dengan Komisi II DPR RI bertempat di Hotel Santika Bukittinggi, Sumatera Barat, Jumat (5/7/2024).

Menurut Guspardi, PTSL itu adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kalinya dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam suatu wilayah desa, kelurahan atau nagari.

“Mulai dari tanah milik warga, tanah milik pemerintahan nagari, tanah waqaf (seperti tanah masjid, tanah madrasah) termasuk tanah ulayat milik kaum,” urai Politisi PAN ini.

Guspardi pun mengajak masyarakat yang tanahnya belum terdaftar agar segera mendaftar dalam program PTSL, karena sertifikat yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan tidak dipungut bayaran alias gratis.

“Namun begitu, memang ada biaya yang boleh dipungut oleh pemerintah Nagari setempat dalam program PTSL ini dan biayanya relatif kecil dan tidak boleh lebih dari Rp150.000. Biaya tersebut digunakan untuk biaya penyiapan dokumen, biaya materai, pengadaan patok tanah operasional petugas dalam memproses sertifikat tanah,” beber Mulyanto.

“Jika ada Wali Jorong, Wali Nagari maupun petugas BPN yang meminta biaya lebih dari Rp150 ribu, itu dipastikan merupakan pungutan liar (pungli). Dan masyarakat jangan takut melaporkan langsung ke aparat penegak hukum. Supaya petugas yang melakukan pungli bisa ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku,” sambung Anggota Baleg DPR RI ini.

Lebih lanjut, Guspardi menegaskan, masyarakat tidak perlu repot datang ke kantor BPN, melainkan hanya cukup memberikan dokumen yang dibutuhkan kepada wali jorong atau wali nagari di wilayah masing-masing.

“Selanjutnya, petugas dari BPN akan datang mengecek lokasi tanah yang akan disertifikatkan kemudian memasang patok batas untuk selanjutnya diproses sampai diterbitkannya sertifikat oleh kantor pertanahan (BPN) setempat,” terang Guspardi.

Oleh karena itu, imbau Legislator asal Dapil Sumbar 2 ini, masyarakat segera mendaftarkan tanahnya melalui program PTSL ini.

“Intinya program sertifikat untuk masyarakat ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat,” pungkas Guspardi Gaus.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *