Antisipasi Pungli Pembayaran Lahan Eks Ptpn 2, Komisi A Dprd Sumut Koordinasi Dengan Kpk

LiraNews, Medan –Komisi A DPRD Sumut akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pembayaran lahan eks PTPN 2 seluas 2.216 hektar kepada masyarakat yang masuk nominative calon penerima lahan.

“Komisi A DPRD Sumut berkoordinasi dengan KPK untuk antisipasi adanya praktek pungli yang sistematis, melibatkan petinggi PTPN2 dan oknum-oknum tertentu,” ujar Ketua Komisi A DPRD Sumatara Utara, Muhri Fauzi Hafiz kepada media.

Apalagi, terangnya, ada kesan pihak PTPN2 berambisi meraih keuntungan besar dengan menggunakan ketetapan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam penghapusbukuan lahan dari daftar asset PTPN2 yang sudah disetujuai Menteri Negara BUMN sebagaimana amanat Undang-Undang Pokok Agraria.

Muhri juga merujuk kepada Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai untuk tanah. Pasal 12 ayat 1 huruf (g) dan (h) menyatakan, pemegang hak usaha berkewajiban untuk menyerahkan tanah HGU kepada negara setelah hak guna usaha tersebut berakhir.

“Jadi tidak ada alasan petinggi PTPN2 untuk terlibat dalam redistribusi lahan,” pungkas anggota DPRD Sumatera Utara yang mewakili dapil Langkat Binjai hasil Pemilu 2014 tersebut.**