Anton Apriantono: Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Harus Disinergikan Dengan Program Swasembada Pangan

Jakarta, LiraNews – Menteri Pertanian (Mentan) Periode 2004-2009 Anton Apriyantono menilai pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dapat terlaksana secara berkesinambungan bila disinergikan dengan program swasembada pangan.

“Anggaran MBG yang sangat besar akan lebih bermanfaat bila beberapa bagiannya dialokasikan untuk pencapaian program swasembada pangan, sehingga kebutuhan pangan program MBG dapat dipenuhi sendiri tanpa harus impor secara berlebihan,” kata Anton kepada para wartawan, Rabu (29/1/2025).

Anton menilai, saat ini pelaksanaan program MBG masih bergantung pada bahan impor.

“Dalam jangka panjang model pengadaan bahan makanan seperti ini akan menguras anggaran tapi tidak berdampak bagi petani, peternak dan nelayan dalam negeri. Program MBG harusnya menjadi kesempatan untuk mengangkat pangan lokal Indonesia melalui pemetaan potensi daerah,” ujar Anton.

Anton mengingatkan, anggaran yang besar jangan hanya dialokasikan untuk sektor belanja bahan makanan tapi harus dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur pertanian, perikanan dan peternakan.

“Kalau pengembangan infrastruktur ini dapat berjalan maka keberlangsungan MBG bisa terus terlaksana dengan anggaran yang lebih efisien. Tapi kalau modelnya masih seperti sekarang maka program ini hanya akan menghabiskan anggaran yang menguntungkan pedagang, importir dan pengusaha tertentu,” terang Mentan yang berhasil mencapai swasembada pangan di tahun 2008 ini.

Anton meminta pemerintah perlu menyesuaikan menu MBG berdasarkan kearifan lokal masing-masing wilayah.

“Menu MBG tidak bisa disamaratakan karena kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan di tiap daerah berbeda,” tutur Anton.

Anton mengimbau pemerintah harus fokus pada pemenuhan gizi minimum dan bukan pada penyeragaman jenis makanan yang dihidangkan.

“Kuncinya adalah kemampuan menyusun menu yang disesuaikan dengan kemampuan pasokan dari lokal,” ucap Anton.

Hal lain yang perlu dilakukan pemerintah, menurut Anton adalah perlunya meningkatkan program intensifikasi yang masih didominasi oleh bantuan-bantuan.

Menurut Anton, bantuan dari pemerintah harus disertai dengan pendampingan untuk meningkatkan produksi, salah satunya dengan Sekolah Lapang.

“Sekolah Lapang inilah yang disebut integrasi, di satu sisi menjadi tempat belajar petani, tapi juga menjadi tempat bekerjanya penyuluh” tutup Anton Apriantono.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *