Jakarta, LiraNews — Ketua Umum Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Drs. H. Nurdin menyampaikan agar Menteri Pertanian fokus pada pengadaan swasembada protein, bukan swasembada sapi. Sebab protein itu kata dia, terbagi beberapa macam, misalnya ada protein hewani dan protein nabati.
Dijelaskan, protein hewani itu menyangkut daging ikan dan daging. Daging ada dua macam yakni, daging kerbau dan daging sapi. Dari seluruh protein yang bagus adalah protein hewani adalah dalam hukum “kausalitas”, sebab akibat output tergantung input.
Kalau pembangunan sumber daya manusia terutama bagi ibu hamil, tentunya harus mengkonsumsi protein hewani. Hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan anak-anaknya. Anak-anak kemungkinan besar lebih cerdas.
Konsumsi protein hewani manfaatnya lebih besar bila dibandingkan protein nabati
Sebab, hal itu sebagai asupan makanan bagi calon SDM yang unggul di negara ini.
“Jadi siapapun manusianya. Apapun lembaganya yang mempermainkan protein hewani atau perdagingan, maka orang itu secara tidak langsung menusuk presiden kita dari belakang. Itu sebagai penghianat bangsa,” ujar Nurdin ditemui liranews.com di sebuah tempat di Jakarta Timur saat didampingi Kabid Humas APDI Alek Kosasih baru-baru ini.
Dia menyinggung, sebenarnya yang menyebabkan daging mahal dan langka iru, katanya, karena ketidakmampuan personil yang ada di Bulog. Ketidakmampuan untuk memprediksi sehingga daging jadi langka.
Kelangkaan daging dipasaran tersebut tentu akan menimbukan keributan dibawah, khususnya para pedagang daging. Parahnya lagi akan berimbas juga ke pedagang bakso. Akhirnya, bakso yang mudah dikonsumsi masyarakat harganya melambung tinggi.
Bila dilihat, penyebab kelangkaan daging dipasaran itu karena kekeliruan oknum Bulog untuk mempersiapkan daging dari negara India. Makanya, daging impor ini perlu. Negara ini tidak mungkin melakukan swasembada sapi karena bukan negara “kontinental”. Ini negara kepulauan.
“Jadi, kalau orang bilang swasembada sapi, itu mimpi tengah hari bolong. Kalau swasembada daging mungkin saja kita impor,” tambahnya.
Sebagai pengurus APDI, dia mengaku sangat menggarisbawahi poin ke 4, dari visi -misi Presiden Jokowi, terkait pembangunan SDM. Apa yang disampaikan Jokowi dia sangat setuju sekali.
Ketika ada yang tidak mampu untuk melaksanakan, maka harus mengundurkan diri atau diganti karena di gaji oleh negara. Masih banyak orang yang mampu.
Tapi sebenarnya masalah daging tidak perlu dikaitkan dengan persoalan politik. Artinya, lanjutnya, persoalan daging ini menyangkut harga diri dan martabat bangsa.
Menyangkut harga diri dan martabat, tapi bagaimana setiap hari masih banyak masyarakat hanya menkonsumsi tahu dan tempe.
“Gimana mau cerdas kalau hanya makan tahu dan tempe setiap hari.
Bayangkan negara Malaysia rakyatnya bisa konsumsi daging
seperempat kilo perhari. Sedangkan Indonesi setengah gram perhari. Bahkan ada yang konsumsi daging setahun sekali.
Reporter : Abuzakir Ahmad
