Arsul Sani Ingatkan Skema Pelatihan Kartu Pra Kerja Bisa Jadi Kasus Hukum

Jakarta, LiraNews – Anggota Komisi III DPR-RI yang membidangi penegakan hukum, Arsul Sani dalam cuitan akun twitter-nya @arsul_sani belum lama ini menyatakan, skema pelatihan Kartu Pra Kerja yang melibatkan beberapa perusahaan start-up berpotensi menjadi kasus hukum setelah tahun 2024.

Cuitan Arsul ini bermula dari cuitan akun twitter Yunarto Wijaya yang menganggap, tidak seharusnya Presiden Jokowi mendiamkan persoalan skema pelatihan Kartu Pra Kerja ini di mana para pengkritiknya melalui akun medsos prakerja.org telah menciptakan modul-modul pelatihan yang semuanya gratis.

Dihubungi terpisah, Arsul menyatakan, program Kartu Pra Kerja sendiri tidak bermasalah, apalagi ini merupakan pemenuhan janji Jokowi pada Pilpres 2019 lalu.

“Yang dianggap bermasalah adalah pelaksanaannya melalui skema pelatihan kerja secara online di mana sebagian anggarannya yang mencapai Rp5,6 triliun tersebut menjadi pendapatan dan keuntungan sejumlah perusahaan start-up yang ditunjuk,” kata Arsul kepada para awak media, Rabu (20/5/2020).

Wakil Ketua MPR RI tersebut mengingatkan, kasus-kasus hukum terkait kebijakan publik dalam masa krisis tahun 1998 dan 2008, yakni BLBI dan Bank Century.

“Juga kasus e-KTP, semua kasus itu menurutnya tidak bermasalah pada lingkup kebijakannya, tetapi pada tataran pelaksanaan kebijakan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sekjen PPP itu mengatakan, jika nanti hasil audit BPK atau BPKP menemukan ketidakwajaran pada komponen pembiayaan yang telah dikeluarkan, misalnya melakukan perbandingan dan pendalaman terhadap pelaksanaan skema pelatihan dengan para penyedia jasa yang memberikannya secara cuma-cuma seperti prakerja.org ini, maka menggelindingnya skema pelatihan kartu prakerja ini sebagai kasus hukum akan terbuka lebar.

Arsul pun menghimbau, agar para pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan terkait skema kartu prakerja ini jangan mengandalkan Pasal 27 Perppu 1/2020 yg sudah menjadi UU No. 2 Tahun 2020 itu.

“Absurd kalo para pembantu Presiden dan jajarannya merasa sudah aman karena diberikan kekebalan hukum oleh Pasal tersebut,” ujarnya.

Arsul menyarankan, agar pemerintahan Presiden Jokowi melalui kementerian dan lembaga terkait dengan implementasi skema kartu prakerja ini untuk meninjau kembali skema pelatihan dan penganggarannya.

“Lebih baik mencegah potensi kasus hukum dari sekarang dari pada nanti berhadapan dengan lembaga penegak humum,” tutup legislator asal Dapil Jateng 10 tersebut. LN-RON