Arsul Sani: Melalui Perpres, TNI Siap Dilibatkan Dalam Penanggulangan Terorisme

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) TNI perlu dikonsultasikan dengan DPR RI lantaran hal tersebut merupakan amanah UU no 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme.

“Saya ingin menegaskan, Perpres tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme mengapa harus dikonsultasikan padahal itu bentuknya perpres? Karena itu memang amanah di pasal 34e UU Nomor 5 Tahun 2018,” kata Arsul pada Diskusi Forum Legislasi DPR RI Bertema: ‘Teror di Sigi, Bagaimana Nasib Perpres TNI’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (1/12/2020).

Read More

banner 300250

Arsul mengungkapkan, di dalam UU tersebut dikatakan, prosedur dalam pembuatan Perpres, memang Presiden diminta untuk melakukan konsultasi dengan DPR RI.

“Nah proses konsultasinya itu sudah dilakukan di mana DPR RI dalam hal ini dipimpin langsung oleh Pimpinan DPR dan juga ditambah Komisi I dan Komisi III, di mana sudah 2 kali dilakukan rapat konsultasi,” jelas Wakil Ketua MPR RI ini.

Arsul menyebut, dua komisi yang terkait yaitu Komisi I dan Komisi III masing-masing sudah menyampaikan pandangan kepada pimpinan DPR dan Menkumham sebagai wakil Pemerintah dalam rapat tersebut.

“Dalam kesempatan itu, Menkumham juga menyampaikan setelah menerima masukan masukan dari DPR RI yang diwakili Komisi I dan III, maka Pemerintah akan melakukan rapat koordinasi internal Pemerintah di bawah Kemenko Polhukam,” tuturnya.

Arsul menjelaskan proses pembahasan Perpres tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah apabila pembahasan di DPR telah selesai.

“Tentu kepada Pemerintah dalam hal ini Presiden untuk mengambil semua masukan yang disampaikan oleh DPR dalam surat Komisi I dan III,” lanjut Sekjen DPP PPP ini.

Pengiriman Pasukan TNI ke Sigi

Terkait rencana pengiriman pasukan TNI ke Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk menumpas kelompok teroris Ali Kalora, Arsul mengaku dirinya tak keberatan dengan wacana tersebut.

“Di dalam UU no. 34 Tahun 2004 tentang TNI memang salah satu tugas TNI dalam operasi militer selain perang itu adalah mengatasi aksi terorisme,” ungkapnya.

Arsul berpendapat, hal itu sudah berlangsung lama.

“Kalau urusan Sigi, Poso, dan lain sebagainya kan dari dulu ada yang namamya Operasi Tinombala dan itu yang terus menerus diperpanjang,” terangnya.

Arsul berharap, apabila TNI nantinya mengirimkan pasukan ke Sigi, maka dapat melakukan operasi bersama satuan-satuan kepolisian seperti, Densus 88, Brimob, Gegana, dan sebagainya

“Sehingga itu bukan operasi TNI sendirian. Hal ini supaya tidak menimbulkan katakanlah persoalan soal kewenangan proses hukum dan sebagainya,” sambungnya.

Lebih lanjut, Arsul pun meyakini Panglima TNI dan Kapolri akan berkoordinasi untuk memastikan operasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Jadi saya yakin Pemerintah dalam hal ini Panglima TNI dan Kapolri akan melakukan koordinasi satu sama lain untuk memastikan operasi itu sebagai suatu operasi penegakan hukum yang dipertanggungjawabkan secara hukum juga,” pungkas legislator asal Dapil Jateng 10 ini. LN-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60