Asap Menghantui Masyarakat, Dimana Pemerintah?

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:
Bagikan:

Jambi, LiraNews — Musibah asap selalu saja menjadi langganan setiap tahunnya, seperti halnya di Provinsi Jambi ketika musim kering datang. Segudang pertanyaan pun selalu muncul?

Sebab melalui intruksi Presiden tentang larangan membakar lahan dan hutan dengan alasan apapun telah diupayakan. Namun faktanya musibah itu selalu saja menjadi tamu yang tidak diundang tetapi seperti tamu yang direncanakan oleh “oknum” disetiap musim kamarau, lagi lagi siapa yang menjadi korban tentu jawabanya rakyat, bahkan perhari ini sudah ribuan masyarakat yang menderita ISPA akibat asap, belum lagi anak anak sekolah pun jadi korban seperti hak nya untuk mendapatkan pendidikan secara normal akibat asap anak anak tidak bisa sekolah seperti biasa.

Bahkan, Presiden Jokowi mengancam akan mencopot Pangdam dan Kapolda bila masih terjadi kebakaran diwilayah teritorialnya.

Menurut saya aparat hanya menjadi tumbal akibat kejadian itu. Ketegasan kepala daerah dimana? Karena jelas wilayah tersebut domainnya pemerintah daerah dalam memberikan izin.

Gaungnya kepala daerah memberikan ancaman terhadap pemegang izin konsesi hanya sebatas pelipur lara bagaikan angin surga belaka masyarakat. Sudah seharusnya action, karena protes tidak hanya datang dari masyarakat tetapi negara tetangga sudah melayangkan nota protes ke Indonesia.

Maka menurut saya cabut izin perusahaan adalah solusi tepat sebagai efek jera dan tegakkan hukum tidak pandang bulu, jika perlu hukum seberat-beratnya.

Begitupun sudah saatnya pemerintah daerah mengikut sertakan semua lapisan masyarakat sebagai bentuk bela negara, dan memberikan penghargaan terhadap siapapun yang menemukan titik api maupun yang membantu pencegahan terjadinya kebakaran.

Sehingga semua mata akan mengawasi untuk menjaga dan mencegah supaya tidak terjadi kembali kebakaran hutan ataupun lahan yang dimiliki oleh perusahaan BUMN / swasta maupun masyarakat.

Julianto, Gubernur LSM Lira Jambi

Fri Sep 13 , 2019
Jakarta, LiraNews — Mensesneg Pratikno menyampaikan keterangan kepada wartawan, di Gedung Utama Kemensetneg, Jakarta, berapa hari yang lalu. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyampaikan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Surat Presiden (Surpres) mengenai draft usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan […]