Assraf : LSM LIRA Akan Pantau Dana Kelurahan Rp576 Miliar Pada Pilwali Surabaya

Surabaya, LiraNews – Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan kebijakan melalui Permendagri No 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan atau yang disebut dana kelurahan.

Program Dana Kelurahan merupakan amanat dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kemudian diterjemahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Yakni Pada Pasal 30 telah disebutkan bahwa dana kelurahan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana serta aktifitas pemberdayaan masyarakat.

Read More
banner 300250

Evaluasi Gubernur Jatim terhadap APBD Kota Surabaya 2019 yang lalu, juga meminta kepada Pemkot Surabaya agar mengalokasikan 5 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kelurahan.

Diketahui total dana kelurahan yang digelontorkan mencapai Rp576 miliar atau 5 persen dari total APBD Kota Surabaya 2020 yakni Rp10,3 triliun. Anggaran itu dibagi untuk 154 kelurahan. Jadi, satu kelurahan mendapat plot anggaran Rp3,5 miliar hingga Rp4 miliar, bergantung kebutuhannya.

Walikota LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Surabaya, Bambang “Assraf” HS menjabarkan, bahwa tujuan diluncurkannya dana kelurahan ini untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat sampai tingkat bawah.

Seperti buat membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik bidang pendidikan, kebudayaan, sosial, kesehatan maupun transportasi dan lainnya apalagi dalam suasana pandemi Covid-19 saat ini.

“Memang di tiap kelurahan keinginannya berbeda-beda. Tapi, paling tidak di beberapa kelurahan ada yang sama, tapi semua tetap melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang),” ujarnya.

Pihaknya mendapatkan Informasi bahwa ada pengalihan anggaran yang tidak sesuai musrenbang yaitu pengadaan mebeler (meja dan kursi) semua, dan informasi yang kita dapat bahwa ada yang sudah dapat dan ada yang belum sesuai kepentingan. “Nah dugaan ini kami akan investigasi lanjut kepada para pihak yang bersangkutan termasuk kepada pihak PPK (pejabat pembuat komitmen),” ucapnya.

Oleh karena itu, penggunaan dana kelurahan ini harus diketahui warganya, baik peruntukannya hingga jumlah atau besarannya. Dengan transparansi dana yang ada, serta dipublikasikan kepada warganya, tentunya menekan celah penyalahgunaan uang rakyat tersebut apalagi seperti kita ketahui bersama permasalahan payung hukum / Perwali sudah jadi polemikvantara DPRD dan Pemkot Surabaya sebelumnya.

Polemik Peraturan Walikota “Pilwali “yang dikabarkan lama mandek di meja Walikota Surabaya, jadi banyak menimbulkan pertanyaan dikalangan anggota dewan, apalagi tahun ini kota Surabaya akan menggelar Pilwali. “Jadi patut dipertanyakan juga terkait proses penyerapannya agar tidak dijadikan komoditas politik lagi,” lanjut assraf.

Assraf menambahkan, sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa suatu pemerintahan yang sehat adalah yang terbuka, efektif, efisien membelanjakan dana sesuai dengan rencana mengelola, sesuai dengan aturan dan akuntabel bisa dipertanggungjawabkan baik proses maupun hasilnya.

Sebab, selama ini dana untuk pembangunan, baik dana keluruhan maupun dana desa yang lebih dahulu digelontorkan, kerap dijadikan bancakan. Pengalokasian dan penggunaan dana hanya dilakukan segelintir orang, tanpa melibatkan warga. Akibatnya, pembangunan daerah tersendat meskipun kucuran dana telah begitu melimpah.

“Dan yang perlu diingat bahwa setiap penggunaan dana rakyat tetap ada pertanggungjawabannya. Ada pengawasan dari aparat seperti kejaksaan hingga komisi antirasuah, KPK dan Lembaga Swadaya Masyarakat termasuk LSM LIRA Surabaya,” pungkas assraf. LN-TIM

Related posts