Audiensi Bupati SBB ke Kementerian PPN/Bappenas Berhasil Positif Kepada Daerah

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) selalu menjadi rujukan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Menengah Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Hal itu sebagaimana audiensi yang dilakukan Bupati Seram Bagian Barat Drs. M.Yasin Payapo, M, Pd dalam rangka penyampaian Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Kedatangan Bupati SBB Drs. M. Yasin Payapo, M, Pd yang didampaingi para OPD terkait Kabupaten SBB yakni Hasanudin Sy. Silawane, SH, M.Si Kepala Bappeda, Ir Thomas Wattimena Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Peking Calling, SH Kepala Dinas Perhubungan, Ir. Stev Alland Paliama Kepala Dinas Perikanan, Mansyur Tianotak, SP Kepala Dinas Pertanian, Johanis M. Soukotta, S.Sos Kepala Dinas Pariwisata Kab SBB, Moksen Pelu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), dan Dr.M.Sangaji. Msi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bupati SBB dan OPD terkait tersebut diterima oleh Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana (ORTALA) Kementerian PPN/Bappenas Ir. Rachmat di ruang Rapat Benny S. Muljana Bappenas, Jumat (22/11/2019).

Beberapa Kementrian terkait yang hadir guna menangkap aspirasi Pemkab SBB antara lain, Kementrian Kominfo, Kemenentrian Pertanian, Kementrian Tanaman Pangan, Kementrian Perhubungan, Kementrian KKP, Kementrian Desa, Didjen Bangda Kemendagri, dan Direktorat-direktorat Bappenas.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Seram Bagian Barat M. Yasin Payapo memaparkan beberapa hal meliputi Gambaran Umum Daerah, Pencapain Pembangunan Daerah, Rencana Pengembangan Potensi Unggulan dan Rekapitulasi Usulan Pemerintah Daerah serta berbagai potensi dan kendala yang ada di wilayah yang membutuhkan sehingga pemerntah daerah berharap adanya perhatian pemerintah pusat dan semua pihak, agar pembangunan segera dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat demi Terwujudnya Masyarakat Seram Bagian Barat yang sejehtera, berbudi pekerti luhur dan berbudaya berbasis potensi ekonomi lokal.

Menanggapi berbagai paparan dan informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah SBB tersebut,
Kepala Biro Perencanaan Ortala Ir. Rachmat menjelaskan BAPPENAS diberikan mandat dari presiden menjadi clearing house atau perumus kebijakan dan peraturan untuk pembangunan Indonesia masih perlu pematangan dengan pemerintah daerah.
Sebagai clearing house , BAPPENAS melakukan pengintegrasian, pengkordinasian kepada seluruh kementrian dari semua program-program terhadap apa yang akan dicapai dari RPJM tersebut.

SBB termasuk salah satu pengembangan percepatan daerah tertinggal, Bappenas akan fokus menaungi untuk menjadikan Kabupaten Seram Bagian Baarat Provinsi Maluku sebagai salah satu Lap Laboratorium Balai Project BAPPENAS.

“Kami minta bantuan teman-teman dari kementrian lembaga dan kementrian BAPPENAS bisa merespon dan mereclop harapan dan keinginan dari pak Bupati SBB ini, tepat waktu dan cepat posisionig, saya rasa bahwa saat ini kita berharap SBB ini dijadikan sebagai salah satu Lap Laboratorium Balai Projet Clearing house BAPPENAS terhadap kementrian lembaga, termasuk juga sektor swasta maupun BUMN, itu yang kita dapat gerakan,” papar Rachmat.

Apa yang telah sampaikan Bupati menjadi adeting data kita untuk menyusun Renja ataupun Renstra yang akan dususun di masing-masing kementrian lembaga terhadap informasi-informasi yang berkatian dengan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Rachmat juga berharap Bupati dan jajaranya membuat rencananya selama 5 tahun dengan konkrit, jadi dimana membangun infrastruktur harus mendukung untuk pengembangan potensi-potensi yang berada di SBB misalnya, Perikanan, pertanian dan Pariwisata.
sebagaimana diprogramkan selama 5 tahun, dan tahun pertama akan diprogramkan dimana saja dulu, tahun kedua sampai tahun ke 5 itu bagaimana konsekwel pengembagannya.

Setiap tahun harus dikomuinikasikan kepada propinsi dan kementrian, itu tentunya melalui mekanisme musrenbang, mekanisme penyusunam RKP dan rencana kerja kementrian lembaga, sehingga kebutuhan tadi terus dikomunikasikan dan disampaikan kepada Kementrian.
Menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang sipatnya mendesak yang ditanyakan awak media Rachmat meminta Pemda SBB dapat menginformasikan melalui kementrian, kerana menurutnya setiap tahun disamping melalui dana reguler kementrian juga ada dana DAK.

“Dana DAK itu saya rasa setiap tahun akan terus dilakukan hanya saja harus ada informasi tentang kebutuhan volume pekerjaan benar dilakukan tetapi adminstrasinya pun dipenuhi, misalnya laporan dinformasikan kepada kementrian teknis karena itu syarat administrasi yang mempengaruhi. saya rasa penuh disiplinlah,” tuturnya. LN-JAN

banner 300x250

Related posts

banner 468x60