Azis Syamsudin Pakai Rompi Oranye dan Diborgol KPK

Gravatar Image
  • Whatsapp

Jakarta, LiraNews – Dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi kuning, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin akhirnya resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Azis sebelumnya dijemput paksa dan dibawa ke gedung KPK. Politikus dari dapil Lampung Utara ini langsung berjalan ke ruang konferensi pers untuk diumumkan soal perkaranya.

Read More
banner 300250

“Setelah penyidik memeriksa para saksi kurang-lebih ada 20 orang saksi dan dikuatkan dengan alat bukti, maka tim penyidik melakukan penahanan kepada tersangka selama 20 hari pertama terhitung mulai 24 September 2021 sampai 13 Oktober 2021 di Rumah Tahanan Negara Polres Jakarta Selatan,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di gedung KPK, Sabtu (25/9/2021).

KPK sebelumnya menemukan keberadaan Azis setelah tak bisa memenuhi panggilan KPK karena berdalih sedang menjalani isolasi mandiri (isoman).

Azis diduga ikut bermain terkait dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji dalam penanganan perkara dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah 2017. Sebenarnya masih ada dua kasus lagi yang dikaitkan dengan Azis, dan KPK masih mendalaminya. Yakni kasus suap jual beli jabatan dengan terdakwa Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial. Serta Kasus suap penyitaan aset dengan terpidana mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari.

Sebelum Azis Syamsudin, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni penyidik KPK dari Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju, Walikota Tanjungbalai Syahrial, serta pengacara Maskur Husain.

Azis ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyuap penyidik KPK, AKP Stepanus Robin Pattuju sekitar Rp 3,1 miliar dari komitmen awal Rp 4 miliar. KPK menahan Azis untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 24 September di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polres Jakarta Selatan.

Ia disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pasal 5 UU Tipikor berbunyi Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.

Sedangkan Pasal 13 UU Tipikor berbunyi, Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp150 juta.

Related posts