Bahas Perda RTRW, Komis III DPRD Kota Probolinggo RDP Dengan Pengembang dan Dinas Terkait

Gravatar Image
  • Whatsapp

Probolinggo, LiraNews – Komisi III DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat dengar pendapat (RDP), dengan sejumlah pengembang perumahan yang terkendala izin karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rabu (29/9/21).

RDP itu juga diikuti dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Perkim, Bappeda, BPN dan sejumlah satuan kerja (Satker).

Read More
banner 300250

Sugeng, salah satu pengembang yang turut hadir mengungkapkan, perumahan yang rencananya akan membangun di Kawasan Ungup-ungup Kecamatan Kanigaran tidak bisa dilanjutkan lantaran berbenturan dengan Perda 1/2020 tentang RTRW Kota Probolinggo.

“Saya heran saja dulu lahan berupa sawah itu dibeli saat masih zona kuning atau bisa dibangun pemukiman. Tapi kenapa ketika akan dibangun, justru berubah menjadi hijau,” jelas Sugeng.

Hal itu bukannya tanpa alasan, pasalnya Perda RTRW yang sebelumnya tahun 2010 itu memang ada banyak perubahan. Pengesahan selama hampir 10 tahun itu membuat kawasan pemukiman juga berubah begitu cepat.

Dari awalnya kawasan hijau atau khusus untuk pertanian, kemudian berubah menjadi lahan kuning atau pemukiman lantaran perkembangan penduduk.

Anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Machrus Ali menjelaskan Perubahan RTRW rencana tata ruang wilayah ini sudah disahkan pada 2020 dan harusnya tidak sampai terjadi kesalahan pembangunan.

Machrus mengatakan, ada dua kesalahan terkait problematika ini.

Pertama, seharusnya Bappeda mensosialisasikan Perda RTRW di jajaran internal dinas terkait ke bawah, sehingga ketika dalam proses perencanaan sudah diketahui di mana saja yang mengalami perubahan RTRW Kota Probolinggo.

Kedua, pihak pengembang harusnya tidak melakukan aktivitas apapun sebelum perijinan dilakukan.

Machrus Ali juga meminta dan merekomendasikan kepada tim forum tata ruang Kota Probolinggo segera melakukan rapat di antara dinas terkait seperti Bappeda, Pertanian, PUPR dan BPN.

“Kami meminta agar DPRD juga dilibatkan, terutama komisi III sebagai bagian dari mitra kerja,” pungkasnya.

Sementara itu, perwakilan dari Bappeda, Ari, membantah anggapan tidak melakukan sosialisasi perda 1/2020 tentang RTRW.

“Kami sudah melalui tahapan seperti mensosialisasikan Perda tersebut, kami rasa kami sudah melakukan tahapan itu,” tukas Ari.

Ari menambahkan, memang perubahan Perda baru itu banyak kawasan yang berbeda.

“Tapi kami sendiri kurang hafal, datanya ada di kantor, yang pasti dari waktu perubahan itu durasinya lama, hampir 10 tahun,” jelasnya.

Related posts