Baru Wacana, Pengunduran Waktu Pelantikan Presiden

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:
Bagikan:

Jakarta, LiraNews – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, MPR RI dijadwalkan akan mengadapan Rapat Pimpinan (Rapim) untuk menyusun Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hari ini, Rabu (9/10/2019)

“Kami untuk pertama kalinya akan mengadakan Rapat pimpinan (Rapim) untuk membicarakan pembagian tugas diantara kami 9 wakil ketua MPR RI. Kita akan bagi habis tugas-tugas itu yang fokus nanti ada sosialisasi, kengkajian, persidangan, ketatanegaraan, hubungan antar lembaga, anggaran, dan seterusnya,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (9/10/2019).

Bamsoet menjelaskan, setelah rapim nanti para pimpinan MPR RI akan mengagendakan rapat gabungan dengan mengundang para pimpinan fraksi.

“Nah disitu nanti akan dibahas juga pembagian tugas antar pimpinan fraksi agar tugas-tugas kemajelisan bisa kita selesaikan dengan baik. Dengan beban tanggung jawab yang merata di antara kami sebagai pimpinan,” jelasnya.

Bamsoet mengaku, para pimpinan MPR RI akan berupaya dan akan tetap diutamakan untuk musyawarah mufakat.

“Rasa rasanya kami 10 orang ini bisa melakukan musyawarah mufakat. Ini pembagian tugas untuk 5 tahun ke depan,” terangnya.

Pengunduran Waktu Pelantikan Presiden

Terkait kabar tentang pengunduran waktu pelantikan Presiden, Bamsoet mengaku, hal tersebut baru sebatas wacana, namun diputuskan.

“Hal tersebut disebabkan beberapa hal. Yang pertama karena kita ingin mengedepankan toleransi, karena itu hari minggu, banyak saudara-saudara kita yang beribadah, jangan sampai terganggu,” ungkapnya.

Adapun faktor kedua, menurut Bamsoet adalah karena adanya acara Car Free Day (CFD).

“Yang kedua juga karena CFD. Kita juga tidak ingin ada saudara-saudara kita yang terganggu karena olahraga. Kalau pelantikan dilakukan jam 10 pagi maka seluruh jalan protokol harus ditutup untuk kelancaran dan keamanan bagi tamu-tamu negara, di mana nanti kepala negara dan kepala pemerintahan negara sahabat akan hadir,” terangnya.

Bamsoet menjelaskan, kemarin MPR RI dan protokol istana telah melakukan koordinasi teknis dari pada waktu penyelanggaraan itu. Namun, dirinya mambantah apabila pengunduran waktu pelantikan tersebut terkait masalah keamanan.

“Tidak ada pengunduran waktu pelantikan itu karena alasan keamanan. Keamanan pelantikan nanti merupakan tugas dari Paspampres bersama TNI dan Polri.

Bamsoet juga menghimbau, agar para mahasiswa tidak berdemonstrasi pada tanggal 20 Oktober mendatang.

“Sebaiknya kalau ada yang memiliki niat berdemo saya himbau untuk mengurungkan niatnya atau ditunda hari esoknya. Kan masih ada tanggal 21, 22, 23, dan seterusnya,” imbuhnya

Dan kami di parlemen terbuka untuk menerima berbagai aspirasi dari masyarakat.

Bamsoet mengaku, dirinya yakin para mahasiswa dan demonstran lebih memikirkan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi.

“Jadi intinya saya yakin dan percaya para mahasiswa kita dan para demonstran akan lebih mementingkan kepentingan negara karena ini menyangkut nama baik negara,” ucapnya.

Amandemen

Ketika ditanyakan mengenai rencana amandemen UUD’45, Bamsoet menyatakan, inilah saat yang tepat bagi seluruh rakyat untuk membahasnya.

“Pilpres masih 5 tahun lagi, saya kira ini saatnya bagi kita untuk membuka diri bagi seluruh aspirasi yang berkembang di masyarakat. Menurut saya this is the golden time,” sambungnya.

Menurutnya tidak menjadi soal apabila UUD’45 yang berlaku saat ini untuk diamandemen atau tidak diamandemen.

“Kita tidak boleh juga tabu untuk amandemen, tapi kita tidak juga tabu untuk tidak amandemen. Jadi kita terbuka saja mana yang diingikan oleh publik dan masyarakat,” tuturnya

Bamsoet berjanji akan selalu mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan terkait amandemen UUD’45.

“Kami mendengarkan setiap aspirasi dari sekelompok masyarakat yang ingin amandemen UUD’45 dan menghadirkan kembali GBHN, tetapi kami juga mendengar sekelompok masyarakat lain yang tidak ingin adanya amandemen karena dinilai sudah bagus,” sambungnya.

Bamsoet mengemukakan, amandemen UUD’45 terakhir adalah tahun 2002, yang artinya sudah 17 tahun berlaku.

“Pertanyaan kemudian adalah berapa masyarakat dan Presiden yang merasakan plus minus dari pada hasil amandemen terakhir tahun 2002 itu. Apakah sudah sesuai harapan kita sebagai bangsa,” tanyanya.

Bamsoet menyatakan, sebagai Ketua MPR RI membuka diri terhadap semua masukan masyarakat semua lapisan.

“Yang pasti kami di MPR RI tidak akan grasa grusu dalam mengambil keputusan terkait amandemen UUD’45 ini,” pungkasnya. LN-RED

Thu Oct 10 , 2019
Jakarta, LiraNews – Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Keluarga Sadar Gizi, dan Rumah Sehat adalah program Kementerian Kesehatan yang implementasinya kurang optimal. Sebab, program-program itu sering dilaksanakan secara parsial. Melihat hal tersebut, pemerintah Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, berinovasi untuk mengintegrasikan ketiganya menjadi satu program yakni PHBS Terintegrasi. Bupati […]