Berminat Jadi Anggota KPU atau Bawaslu? Segera Mendaftar ke Timsel

Gravatar Image
  • Whatsapp

Jakarta, LiraNews – Masyarakat yang berminat menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 mendapat kesempatan untuk mendaftarkan diri.

Sekretaris Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 Bahtiar mengatakan, pendaftaran bakal calon anggota KPU-Bawaslu terbuka untuk umum.

Read More
banner 300250

Bahtiar yang juga Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri pun mengajak semua pihak untuk mendaftar sebagai bakal calon anggota KPU-Bawaslu. Jadwal pendaftaran baru akan ditentukan dalam waktu dekat.

“Pada seluruh masyarakat dan seluruh kawan-kawan para pegiat pemilu, akademisi,” kata Bahtiar dalam konferensi persnya yang disiarkan secara daring, Senin (11/10/2021).

“Kemudian siapa pun warga negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 silakan yang berkenan untuk menjadi calon komisioner, calon anggota KPU, calon ketua Bawaslu RI, dibuka untuk publik,” ujar dia.

Bahtiar kemudian mengungkap tahapan yang akan dilakukan timsel berkaitan dengan seleksi calon anggota KPU-Bawaslu.

Tahapan pertama, kata dia, adalah mengumumkan jadwal pendaftaran bakal calon anggota KPU-Bawaslu.

“Jadi nanti ada masa pendaftaran, nanti jadwalnya kapan tentu akan diputuskan oleh Timsel,” ujarnya.

Setelah menentukan jadwal, timsel akan menerima pendaftaran bakal calon, melakukan penelitian administrasi bakal calon, kemudian mengumpulkan hasil penelitian administrasi.

Setelah proses administrasi, makan Timsel akan melakukan seleksi tertulis, kesehatan, psikologi serta mengumumkan nama daftar bakal calon yang lulus keseluruhan tes untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.

“Selanjutnya melakukan wawancara, hingga tersaring menjadi 14 nama calon anggota KPU masa jabatan 2022-2027 dan 10 calon anggota Bawaslu RI masa jabatan 2022-2027,” ucapnya.

14 orang calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu tersebut kemudian dikirim kepada Presiden Joko Widodo.

“Kemudian, Jokowi melanjutkannya kepada DPR RI untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sesuai undang-undang,” jelas Bahtiar.

Related posts