Berpihak pada Demokrat Kubu Moeldoko, Herzaky: Yusril Berjuang Demi Rupiah

Gravatar Image
  • Whatsapp

Jakarta, LiraNews – Kami tidak terkejut kalau dalam mencapai ambisinya, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko berkoalisi dengan Yusril. Kedua orang ini sama-sama ambisiusnya. Egomania. Mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai ambisinya.

Kami sudah mendapatkan informasi koalisi mereka berdua ini, sejak tiga bulan lalu. Sudah ada pembicaraan diantara mereka berdua ini, melalui zoom meeting, dari rumahnya KSP Moeldoko di Menteng, pada awal Agustus 2021.

Read More
banner 300250

Strategi mereka, dalangnya Moeldoko, wayangnya Yusril, dengan pemeran pembantu para pemohon tersebut. Kita tahu, yang namanya kontrak profesional, pasti ada rupiahnya. Itu wajar, tapi kami minta agar Yusril mengakui saja. Jangan berkoar-koar demi demokrasi.

Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra kepada para awak media di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Minggu (3/10/2021).

Menurut Herzaky, wajar kalau kader Demokrat marah ketika Yusril katakan: upayanya membela Moeldoko adalah berjuang demi demokrasi. Kalau benar demi demokrasi, benarkan dulu AD ART Partainya. Itu baru masuk akal.

“Selain itu, Yusril tidak paham aturan atau belum baca aturannya. Jika keberatan dengan AD ART, ajukan ke Mahkamah Partai, bukan ke Mahkamah Agung,” kata Herzaky.

Herzaky menyatakan, pihaknya juga memperhatikan instabilitas emosi Yusril. Ketika kader Demokrat katakan, aneh Yusril sekarang menggugat AD/ART, yang tahun lalu telah dijadikan dasar, untuk mengusung Anaknya menjadi Calon Bupati di Belitung Timur; lalu apa respons Yusril?

“Dia katakan, Pak SBY tidak akan bisa maju nyapres 2004, kalau tanpa dukungan PBB. Sungguh Pembodohan Publik. Sangat tidak intelek. Perlu diragukan intelektualitasnya. Tanpa PBB, Pak SBY dengan dukungan Demokrat tetap bisa maju nyapres. Karena baik dilihat dari perolehan suara maupun kursi, sudah memenuhi syarat untuk Nyapres, tapi bukan itu persoalannya. Kami mempersoalkan intelektualitas dan respons Yusril. Kurang cerdas dan terlalu emosional,” ujar Herzaky.

Karena itu, Herzaky mempertanyakan soal kemampuan intelijen Moeldoko.

“Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, seminggu sebelum putusan dari Kemenkumham, ada pertemuan antara Tim DPP Partai Demokrat dengan Tim Yusril. Saat itu penawarannya, benar 100 milyar. Ada buktinya. Ada tulisan tangannya. Kami tentu saja menolak halus karena melampaui batas kepantasan, seolah-olah hukum bisa diperjualbelikan. Bayangkan, kami yang berada di pihak yang benar saja dimintai tarif Rp100 milyar,” tutur Herzaky.

Faktanya, ungkap Herzaky, seminggu kemudian, tanpa Yusril, pihaknya memang benar menang. Pengajuan Moeldoko ditolak oleh Pemerintah.

“Sekarang, kami tidak bisa membayangkan, berapa Moeldoko harus membayar Yusril pada posisi Moeldoko yang salah dan kalah,” tukas Herzaky.

Sebagai latar belakang penunjukkan Yusril ini, jelas Herzaky, Tim KSP Moeldoko terbelah tiga. Dokter hewan Johnny Allen dan Nazarudin menghendaki Yosef Badeoda sebagai pengacaranya, Marzuki Ali menghendaki Rusdiansyah, tapi KSP Moeldoko menghendaki dan akhirnya memutuskan Yusril sebagai Pengacaranya.

“Awalnya, Tim KSP Moeldoko mengatur pertemuan rahasia di kawasan Ampera, di Jakarta Selatan, dengan orang yang dipercaya bisa mengatur-atur hukum. Tapi rencana rahasia ini bubar karena Rusdiansyah diduga membocorkan pertemuan ini kepada pihak lain. KSP Moeldoko marah besar mengetahui hal ini. Nah, apakah intelijen KSP Moeldoko tidak bekerja, untuk mengetahui bahwa setelah beliau diporotin sekian milyar untuk KLB yang gagal, bukankah kali ini terbuka lebar lagi, untuk KSP Moeldoko diporotin milyaran rupiah dalam proses hukum yang prematur, cacat logika, cacat yuridis, dan cacat etika,” beber Herzaky.

Saat ini, sebut Herzaky, semua kembali kepada pihak Demokrat kubu Moeldoko. Beliau punya dua pilihan. Pertama, menghentikan semua ambisinya untuk mengambilalih Partai Demokrat. Mengakui kesalahannya. Meminta maaf kepada seluruh kader Partai Demokrat.

“Kami yakin, masih ada ruang perbaikan bagi siapapun manusia di muka bumi ini yang telah berbuat khilaf atau
salah. Bukankah saat ini Tim KSP Moeldoko pun sudah cerai-berai. Max Sopacua mundur teratur. Cornel Simbolon mundur. Nazarudin pun sebagai salah satu investor keluar dari koalisi. Mereka marah karena diduga ulah Rusdiansyah yang memalsukan tanda tangan Kader Partai Demokrat, untuk menggugat Ketum AHY. Kader tersebut sekarang sudah melaporkan Rusdiansyah ke Polisi pada tanggal 18 April 2021. Kami meminta agar pihak Polda Metro Jaya memprosesnya segera. Posisi Nazarudin digantikan oleh Muhamad Azhari, mantan kader yang sudah menjadi anggota partai lain. Keuangan tim pun sudah seret. Karena argometer jalan terus, tapi hasil tak kunjung tiba. Bahkan KSP Moeldoko sudah tidak mempercayai tim Marzuki Alie, dan menggunakan orang-orang terdekatnya di KSP, inisal ES,” papar Herzaky.

Pilihan kedua, ujar Herzaky, Moeldoko melanjutkan ambisinya dan siap-siap kehilangan, bukan saja uangnya, tetapi juga nama baik dan kehormatannya.

“Bukan saja kehormatan pribadi, tetapi juga kehormatan keluarganya. Kami yakin, insyaallah, bersama Tuhan dan dukungan rakyat Indonesia, kami dapat memenangkan proses hukum ini,” yakin Herzaky.

Akhirnya, tambah Herzaky, pihaknya mengingatkan kepada Moeldoko, tempuhlah cara-cara yang demokratis dan beradab. Jika memang ada ambisi jadi presiden, dirikanlah partai sendiri.

“Sudah ada contohnya Jenderal mendirikan partai. Jenderal Edi Sudrajat mendirikan PKPI, Jenderal SBY mendirikan Demokrat. Jenderal Wiranto mendirikan Hanura, dan Letjen Prabowo mendirikan Gerindra,” urai Herzaky.

Itulah sejatinya Jenderal, tegas Herzaky, mendayagunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk tegak berdiri di atas kaki sendiri.

“Untuk itu, kepada KSP Moeldoko, jika benar mengaku Jenderal, dirikanlah partai sendiri. Jangan mengganggu partai orang lain,” pungkas Herzaky Mahendra Putra.

Related posts