Jakarta, LiraNews.com – Coalition against Organized Crime (KOALISI) bersama Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (BK DPR) menggelar diskusi strategis terbatas di Senayan, Jakarta pada Senin (26/8/2024).
Diskusi strategis itu mengipas persoalan kriminalitas dan kejahatan terorganisir yang semakin merebak di masyarakat, termasuk kaitannya dengan perkembangan teknologi.
Diskusi ini berlangsung hangat, dan dihadiri sejumlah pakar dan praktisi. Diantaranya, Kepala BK DPR RI, Dr. Inosentius, S.H.M.H.
Ia didampingi beberapa jajaran eselon II, seperti Kepala Pusbangkom SDM Legislatif, Achmad Sani Alhusain, S.E.,M.A., dan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang, Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. serta staff pelaksana lainnya.
Sementara dari KOALISI, hadir Chariwoman KOALISI, Nukila Evanty; Board Advisory, Gabriel Goa; dan Koordinator pelaksana, Greg Retas Daeng.
Dalam paparan awalnya, Nukila selaku Chairwoman KOALISI menyebut ada enam isu kejahatan di tingkat Asia Pasifik yang saat ini menjadi konsern KOALISI.
Yakni: human trafficking and people smuggling, money loundry and coruption, environmental crime, cyber crime, drug trafficking, dan exotic wildlife smuggling.
“Enam isu ini menjadi fokus kerja kami, karena tantangan kejahatan serius yang harus diperangi. Dan ini sejalan dengan visi kerja kami di Koalisi,” ungkap Nukila.
Nukila yang juga ahli hukum Internasional ini menjelaskan, kunci untuk memerangi kejahatan terorganisir adalah kerja multi-pihak.
Sebab dengan lapis jaringan yang kuat, maka berbagai sindikat kejahatan yang mengancam kemanusiaan itu bisa diberangus.
Ia juga menilai Badan Keahlian DPR RI merupakan institusi yang strategis dan perlu terlibat dalam gerakan melawan kejahatan ini.
“Tentunya untuk melihat peluang ke depan dalam hal kajian-kajian akademik, untuk memperkuat substansi materi dari setiap Undang-Undang yang diusulkan,” kata Nukila.
Senada dengan Nukila, Board Advisory Koalisi, Gabriel Goa, menuturkan perihal tantangan dari proses penegakan hukum yang belum cukup optimal dilakukan.
Ia mencontohkan pada penindakan kejahatan TPPO yang hari ini pelaksana hariannya diambil alih langsung oleh Polri, namun tidak signifikan hal proses hukumnya.
Sekedar informasi, Pasca-KTT ASEAN di Labuan Bajo, 2023 lalu. Presiden Jokowi telah menunjuk Polri sebagai leading sektor untuk penanganan dan penindakan kasus TPPO.
Namun, dari 700-an sekian penangkapan yang dilakukan, kelanjutan proses hukumnya juga tidak jelas.
“Ini jadi masalah serius dalam hal transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum,” papar Gabriel.
Gabriel pun mengharapkan agar penguatan tata kelola Gugus Tugas dan Penyediaan Balai Latihan Kerja perlu diprioritaskan oleh Pemerintah bersama seluruh jejaringan yang ada.
Dengan demikian dapat menjegah dari jebakan, serta tipu daya kejahatan terorganisir yang hampir pasti setiap saat ada.
Gabriel juga menilai penguatan kapasitas multipihak dan penyediaan balai latihan kerja, dapat berkontribusi pada pencegahan kejahatan itu (TPPO) terjadi.
Oleh karena itu, ia meminta komitmen setiap level pemerintahan harus menjadi prioritas utama, agar misi memberangus kejahatan yang terkategori luar biasa itu bisa terwujud.
BK DPR RI dan KOALISI sependapat bahwa kedua lembaga ini perlu dilakukan tiga kerja sama penting:
Pertama, mendorong proses Legislasi yang partisipatif.
Kedua, kolaborasi riset untuk memperkuat basis data serta suplai informasi penting untuk pengambilan keputusan di level pemerintahan.
Ketiga, pelibatan dalam proses diskusi serta seminar tematik sebagai kanal edukasi kepada publik.
Hal ini disampaikan oleh Koordinator Pelaksana KOALISI, Greg Retas Daeng, dalam responnya guna memperkuat proses kolaborasi strategis yang kedepannya akan dibangun antar kedua lembaga ini.
“Saya kira penting untuk kedepannya, bersama dengan BK DPR RI, kita terlibat bersama untuk beberapa agenda strategis,” kata Greg.
Ia merinci agenda strategis itu, meliputi inisiatif proses legislasi yang partisipatif, kolaborasi riset tematik, dan kampanye anti-kejahatan terorganisir melalui forum FGD ataupun seminar, terang Greg.
Greg yang berlatar belakang advokat HAM itu, mengharapkan agar diperhatikan secara serius soal penyelesain konflik kewenangan berbagai lembaga negara.
Terutama lembaga-atau organisasi yang menjadi aktor kunci dalam penanganan kejahatan-kejahatan terorganisir.
Konflik kewenangan antar lembaga negara, seperti halnya dalam kasus ABK, yang terjadi antara Kemenaker, Kemenhub, dan Kemenlu dapat menghambat proses-proses penindakan terhadap pelaku kejahatan.
“Oleh karena itu, penguatan serta penegasan distribusi kewenangan dalam regulasi yang ada, sangatlah penting untuk mencegah tumpang tindih otoritas yang berkepanjangan,” terang Greg.
Menanggapi inisiasi kolaborasi oleh KOALISI, Kepala BK DPR RI, Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.H. menyambut baik dan memberikan apresiasi atas kerja-kerja advokasi yang selama ini telah dilakukan oleh KOALISI.
“Kami dari BK DPR RI, tentu berterima kasih dan menyambut baik atas inisiasi kolaborasi ini,” ujarnya.
“Dan apa yang sudah dilakukan oleh Koalisi selama ini merupakan satu kontribusi penting untuk menyelamatkan bangsa dari ancaman-acaman kejahatan yang cukup serius itu” jelas Doktor hukum dari Universitas Indonesia itu.
Pakar hukum Tata Negara ini pun menambahkan, kedepannya BK DPR RI dapat terlibat bersama Koalisi untuk kerja sama yang strategis, baik itu jangka pendek, menengah dan panjang.
“Kami di BK DPR RI, dengan kewenangan yang kami punyai, tentuk mengharapkan adanya kelanjutan dari diskusi kita hari ini,” kata Inosentius.
Kelanjutan diskusi itu, jelas Inosentius, bisa dilakukan melalui forum-forum tematik ilmiah kedepannya.
Juga perumusan kerja bersam yang bisa dicanangkan dalam agenda jangka pendek, menengah maupun jangka panjang tutup pria yang didukung banyak kalangan untuk menjadi hakim Konstitusi itu.
Diskusi yang berlangsung 1,5 jam itu ditutup dengan beberapa catatan penting yang akan ditindaklanjuti pada bulan September mendatang.
Koalisi sendiri akan terus membangun lapis jaringan kerja baik dengan level pemerintahan, penegak hukum, akademisi serta lintas organisasi masyarakat sipil lainnya.
Koalisi memperkuat kerja-kerja advokasi untuk memerangi masalah kejahatan terorganisir di Indonesia dan Asia Pasifik kedepannya.
