BPJS Kesehatan Akan Tagih Paksa Penunggak Iuran

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:
Bagikan:

Jakarta, LiraNews — Direktur Utama BPJS‎ Kesehatan, Fachmi Idris, berencana untuk melakukan penagihan secara door to door. Hal ini untuk meningkatkan tingkat kolektabilitas atau penagihan iuran,

BPJS Kesehatan mencatat sepanjang 2018 lalu sekitar 12 juta jiwa atau 39 persen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) tidak tertib membayar iuran. Adapun total PBPU mencapai 31 juta jiwa.

“Selama ini, kami melakukan self collecting dalam melakukan penagihan,” ujar Fachmi dalam rapat gabungan di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Misalnya, lanjut Fachmi, seperti peringatan melalui SMS dan email. Namun cara tersebut memang diakuinya belum efektif.

Untuk menginvestigasi kepesertaan, pihaknya akan melakukan 4 tahap , yaitu sosialisasi langsung dan tidak langsung, menambahkan akses dalam pembayaran iuran, pengupayaan peserta mandiri tidak mampu membayar masuk dalam PBI APBN maupun APBD, dan mengadvokasi RS untuk memberikan hak pelayanan.

“Sebenarnya, pembayaran iuran sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 89/2013 tentang pengenaan sanksi administratif. Namun di dalamnya belum ada aturan spesifik yang mengatur sanksi keterlambatan iuran,” terangnya. LN-AZA

Tue Sep 3 , 2019
Jakarta, LiraNews –Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) atau Komjak didesak segera memanggil dan memeriksa HM Prasetyo, yang kini masih menjabat sebagai Jaksa Agung. Dikarenakan, HM Prasetyo yang berasal dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu diduga telah melakukan intervensi proses penyidikan terhadap dugaan korupsi yang dialami koleganya sesama kader partai Nasdem. […]