Bpn Terlalu Beretorika, Tapi Minim Bukti Dan Data Logika

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:

LiraNews.Com

Bagikan:

LiraNews, Jakarta — Saya mau Menanggapi situasi sidang MK Gugatan hasil Pilpres oleh BPN kemaren. Saya ikuti sidang MK melalui media Televisi dan media online, yang mana selama persidangan saya menilai BPN 02 terlalu banyak ngomong alias beretorika tapi minim dengan bukti data yang benar.

Ada beberapa Hal – hal yang menurut saya yang tidak masuk dalam logika saya seperti :

– Pengacara BPN menuduh 01 Curang karena memakai Baju warna putih(kemeja atau kaos putih) saat massa kampanye dan pencoblosan.

Hal yang menurut saya ini tidak penting karena pakaian itu warna putih itu siapa saja boleh memakainya.

Tidak harus kubu 01 fakta di lapangan pendukung 02 juga memakai kemeja warna putih berlambang Garuda merah.

Tapi kubu 01 tidak pernah mempersoalkan dan meributkannya.

Pengacara BPN ini mungkin lupa, pada waktu menjelang Pencoblosan Beredar di medsos surat Resmi dari BPN Prabowo Sandi mengintruksikan agar pendukung mereka datang ke TPS memakai baju berwarna putih pada tanggal 17 April 2019.

Apakah pernah kubu 01 meributkan hal ini dan menuduh 02 melakukan kecurangan karena meniru warna pakaian pendukung 01.

Jadi hal- hal yang tidak penting ini di anggap 01 telah melakukan kecurangan karena memakai baju warna putih.

Kuntilanak dan pocong juga pakai Costume warna putih.

Kenapa tidak sekalian saja BPN gugat ke MK supaya kuntilanak dan pocong ganti warna Costume mereka.

Lalu pengacara BPN ini juga mengatakan ada 12 truk dokumen bukti kecurangan yang mereka punya.

Tapi yang bisa di anterkan ke MK hanya 1 Truk dengan alasan petugas di MK kecapean.

Ini suatu alasan yang terdengar lucu sekali.

Kalau benar kubu 02 punya 12 truk bukti dokumen Kecurangan Pilpres harus di anterin saja semua ngapain harus memikirkan petugas MK capek atau tidak.

Petugas di MK bisa mengatur sendiri bagaimana proses penerimaan barang bukti 12 truk itu.

Itu kalau benar memang ada 12 truk, tapi kalau kita belum lihat sendiri 12 truk itu ya itu sama saja mereka cuma Ngomong saja

 

Pengacara BPN juga mengatakan ada 700 Anggota KPPS yang meninggal dunia di Racun sianida.

Pertanyaannya ‘Siapa yang mereka tuduh meracun 700 Anggota KPPS tersebut.??!

Apakah BPN punya Bukti dan Saksi Fakta.??!

Lalu apakah BPN punya bukti hasil Otopsi seluruh anggota KPPS itu meninggal dunia karena di Racun sianida.

Kalau hanya menuduh tanpa bukti otentik dan saksi.

BPN nanti bisa di Gugat Balik atas memberikan keterangan palsu serta Memfitnah dan menyebarkan Hoax.

Karena Tuduhan tentang Anggota KPPS yg meninggal dunia karena di Racun sianida itu tidak main- main dan sangat berbahaya apabila tidak dapat membuktikannya.

Pengacara BPN juga mempersoalkan masalah kekayaan yang di miliki oleh Jokowi.

Seharusnya saat mendaftarkan Pencalonan di KPU BPN bisa memprotesnya.

Pertanyaannya bagaimana dengan kekayaan Prabowo-Sandi.

Terutama Prabowo yang di ketahui mengelola tanah milik negara selama puluhan tahun dan itu tidak di kembalikan ke negara.

Alangkah lebih baik Tanah itu di kembalikan dan kelola negara untuk kepentingan rakyat dari pada di kelola oleh satu orang Yaitu Prabowo.

Apapun alasannya Prabowo sudah menikmati hasil dari tanah tersebut selama puluhan tahun, sudah waktunya tanah tersebut di kembalikan ke negara.

BPN juga menuduh Kubu 01 menerima dana sumbangan Pemilu di atas 33 Milyar.

Pertanyaannya bagaimana dengan Kubu 02 Prabowo-Sandi kalian juga menerima banyak sumbangan untuk dana kampanye.

Dan selama ini 01 tidak pernah menuduh dan meributkan dari mana 02 mendapatkan dana kampanye.

Apakah 02 berani terang- terangan dan membuka berapa jumlah sumbangan dana kampanye yang mereka dapatkan Dan sumbernya dari mana saja.

Tentu 02 tidak akan mau terbuka dalam hal ini.

 

BPN juga menuduh Jokowi memakai Fasilitas negara dan mengerahkan Aparat kepolisian, TNI dan ASN untuk memilih dan mengkampanyekan 01.

Apakah BPN punya bukti dan saksi yang dalam hal ini.

Apabila Ada yang memaparkan program kerja pemerintah itu adalah hal wajar karena rakyat harus tahu apa saja program yang sedang di lakukan oleh pemerintah demi kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Jadi kecurangannya dimana ?

Apabila Jokowi berkampanye memaparkan soal kelanjutan program-program kerjanya itu suatu hal yang sangat wajar dalam sebuah orasi kampanyenya.

Karena Jokowi berkata benar dan tidak menebarkan Janji belaka.

Jokowi tidak pernah berkampanye Gaji ASN akan naik, Gaji Polisi Naik sampai 100%.

Jokowi tidak pernah membuka aib negara ke luar negeri.

Jokowi tidak pernah menghina dan menyumpahi Negaranya sendiri.

Jokowi tidak pernah menghina rakyat nya karena miskin tidak bisa masuk Mall dan Hotel.

Jokowi tidak pernah memaki wartawan dan marah- marah kepada wartawan lalu bertanya dari media mana.

Jadi apabila minim nya berita tentang Kampanye Prabowo sandi harusnya BPN itu Introspeksi diri bagaimana sikap Prabowo selama ini kepada masyarakat dan wartawan.

Selama ini justru sikap Prabowo lah yang melukai hati rakyat dengan stetmen nya yang cenderung merendahkan dan menghina Negara dan rakyat miskin contoh Kasus Boyolali.

Prabowo marah dan maki- maki wartawan.

Inilah Fakta yang sebenarnya terjadi.

Harusnya BPN dan Pengacara nya menyadari hal ini.

Pengacara BPN Bambang Widjojanto mempersoalkan masalah Jabatan K H Maruf Amin yang katanya masih menjabat Sebagai komisaris BUMN yaitu di Bank Syariah BNI dan Bank Syariah Mandiri.

Harusnya Bambang Widjojanto itu sebelum bicara dan menuduh belajar dulu soal Hukum Bank Syariah.

Posisi KH Maruf Amin itu ketua MUI dan

Sebagai Dewan Pengawas Bank syariah itu bukan Sebagai Komisaris di BUMN.

Karena sistem Perbankan bank syariah berbeda dengan Bank pada umumnya.

Fungsi Dewan Pengawas Syariah di bank syariah itu mengawasi sistem perbankan menurut aturan syariah agama yang berlaku.

Jadi jabatan KH Maruf Amin itu bukan sebagai Komisaris BUMN Pada Umumnya.

Definisi BUMN tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 UU no 19 tahun 2003 tentang BUMN, yakni sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari pernyataan langsung Negara melalui kekayaan negara yang di pisahkan.

Kalau Bank syariah Mandiri Dan Bank BNI syariah tidak ada pernyataan modal langsung Negara.

Berbeda dengan Bank Mandiri dan BNI.

Sebaiknya Pengacara BPN belajar dulu soal Posisi Bank syariah dan hukum syariah Islam agar memahami Jabatan KH Maruf Amin yang mana beliau sebagai Dewan Pengawas syariah di BSM dan BNI Syariah.

Pengacara BPN sebaiknya menunjukan Bukti otentik dan data kecurangan Dan mempersiapkan saksi2 jujur agar dapat di mintai keterangannya secara jujur.

BPN tidak perlu ketakutan akan keselamatan Para Saksi tersebut, ada Lembaga Perlindungan Saksi atau BPN bisa melindungi saksi mereka tersebut dengan cara mereka sendiri.

Saran saya sebaiknya Pengacara BPN jangan Kebanyakan Beretorika dan blunder yang akibatnya justru mempermalukan diri mereka sendiri.

Selesaikan saja tugasnya dengan profesional dan bicaralah berdasarkan Bukti dan data yang benar.

Karena segala bentuk ucapan kita di hadapan Mahkamah konstitusi itu suatu hari nanti harus di pertanggung jawabkan di hadapan Allah swt.

Tegakan kebenaran dan kejujuran dalam setiap menyelesaikan suatu perkara.

Karena dari sebuah kejujuran itu maka keadilan dan kebenaran itu akan timbul dengan sendirinya, **

Dewi Ambarwati alias Dewi Tanjung

Bagikan:
Komentari Melalui Facebook
Sun Jun 16 , 2019
LiraNews.Com