Bupati Aru Harap Semua OPD Bergandeng Tangan Keluar Dari Disclamer

Dobo, LiraNews – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Gelar Pengawasan Daerah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dihadiri Bupati dr Johan Gonga, Wakil Bupati Muin Sogalrey, BPK Perwakilan Maluku, Sekda Drs Moh Jdumpa, Para Asisten Setda, Staf Ahli, dan Pimpinan OPD. Kegiatan di gelar di Aula Lt 2 BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru, Rabu (27/11/2019).

Bupati dr Johan Gonga dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Gelar Pengawasan Daerah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Kepulauan Aru merupakan salah satu upaya untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daefah yang akintabel sebagaimana sislem dan prosedur (SISDUR) yang ditetapkan. “Disini kita dapat mengetahui tingkat keberhasilan dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh APIP dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. mewujudkan pemerintahan yang efektif. etisiensi, transparan dan akuntabel,” ujarnya.

“Kita ketahui bahwa sampai sekarang opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru masih disclaimer. ini berarti pengelolaan keuangan kita dikategorikan masih dianggap belum wajar. masih ada bukti-bukti pertanggungjawaban yang perlu dibenahi den tidak bisa diakui kewajarannya,” papar dr Johan Gonga.

Dikatakan Bupati, masih banyak pengelolaan aset dan belanja modal yang dilakukan belum tertata rapi atau belum tercatat dengan rapi dalam dokumen asset daerah.

“Masih ada praktek-praktek yang menyalahi system dan prosedur (SISDUR) yang seolah-olah sah-sah saja untuk dilakukan,” katanya.

Selama ini Pemerintah Daerah terus melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan tata kelolah keuangan daerah dan tata kelolah pemerintahan daerah yang baik dan dengan serius pula melakukan perbaikan-perbaikan pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan asset. maupun pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sehingga bertanggungjawab dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati.

“Kerjasama yang baik dari Pemerintah Daerah dan pimpinan SKPD, disertai seluruh pegawai pengelolaan dan penanggungjawaban keuangan daerah yang baik, memperbaiki opini BPK dari disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bahkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” terangnya.

Bupati dr Johan Gonga berharap keluar dari disclaimer merupakan tanggungjawab kita semua. bukan kerja 1 (satu) atau 2 (dua) SKPD saja tapi semua unsur yang menggunakan keuangan. baik dana APBD/DAU maupun APBN/DAK.

Dengan memanfaatkan unsur pengawasan secara maksimal dalam hal ini Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dapat memetakan area man penyimpangan dalam hal pengelolaan keuangan.

Bupati ajak semua bersama-sama bergandengan tangan memperbaharui
pengelolaan keuangan kita. jadilah pemimpin-pemimpin pembaharu yang dapat mewariskan basil ketika yang positif dan bertanggungjawab serta tidak terjebak dari praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“Jadilah sejarahwan sejahrawati pencatat panhangunan jargatia yang lebih baik bagi generasi penems kita,” pungkasnya. LN-JAN