Bupati Purwakarta Tutup Gereja, Habib Syakur: Perlu Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kepala Daerah

JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid mengecam keras adanya penyegelan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) di Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Purwakarta.

Habib Syakur tambah miris dan gerah karena penyegelan gereja itu didasari kebijakan Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, dengan alasan tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Read More
banner 300250

“Penyegelan rumah ibadah, dalam hal ini Gereja di Purwakarta adalah kelakuan yang melanggar konstitusi UUD 1954. Itu jelas!” kata Habib Syakur kepada awak media di Jakarta, Jumat (7/4/2023).

Habib Syakur mengingatkan apa pun persoalannya, seorang kepala daerah, termasuk bupati harus ikut nasihat dan arahan presiden Jokowi yang secara tegas memerintahkan agar tidak mempersulit pendirian rumah ibadah.

Bagi Habib Syakur, walaupun pendirian rumah ibadah itu dipandang masih belum lengkap dokumen, mestinya bupati memberikan asistensi, bagaimana agar perizinan bisa disetujui.

“Bupati tidak bisa hanya mendengarkan suara terbanyak. Karena ini menyangkut hak konstitusi beribadah yang diatur dalam undang undang. Kan sudah jelas UUD 45 mengatur dan memperkuat hak berbangsa dan bernegara dan menjalankan agama,” jelas Habib Syakur.

Presiden kan sudah memberikan amanah, agar hati-hati soal pendirian rumah ibadah. Pemda harus menjadi pengayom masyarakat semua, bukan melihat mayoritas saja, tapi semua agama.

“Dalam hal ini saya rasa bupati tidak bijaksana sama sekali. Tidak punya kesadaran kebangsaan,” lanjut Habib Syakur.

Agar kejadian semacam ini tidak terus berulang, Habib Syakur meminta agar kepala daerah diwajibkan mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara di Lemhanas.

Habib Syakur mengusulkan agar Menkopolhukam mengajak Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Kementerian Pertahanan, Panglima TNI dan Kapolri, agar mengadakan kerjasama khusus memberikan penataran pendidikan wawasan Kebangsaan dan wawasan Nusantara kerjasama Lemhanas.

“Presiden harus membuat aturan soal kewajiban dilakukannya pelatihan wawasan kebangsaan bagi kepala daerah, Baik Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Karena pada dasarnya ekses negatif dari Pilkada langsung adalah ketika orang mengajukan diri dan dipilih masyarakat kemudian merasa hebat. Padahal mereka tidak punya wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara,” lanjut Habib Syakur.

“Jangan mentang mentang dipilih langsung lalu bebas bersikap. Di Indonesia harus perhatikan agama lain juga, bukan agama mayoritas saja,” tuntas Habib Syakur.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *