Buruh Siapkan Mogok Nasional Tolak Omnibus Law, Apindo Berupaya Mencegah

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengeluarkan surat edaran terkait rencana para buruh/pekerja menggelar aksi mogok nasional menjelang sidang parupurna DPR RI membahas RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Aksi mogok nasional para buruh sendiri direncanakan pada 6 Oktober dan diakhiri pada saat sidang paripurna DPR RI yang membahas RUU Cipta Kerja tanggal 8 Oktober 2020.

Read More

banner 300250

Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPN Apindo, Hariyadi B. Sukamdani dan Sekjen Apindo Eddy Hussy itu, dijelaskan dua poin imbauan kepada semua perusahaan anggota Apindo, yang pada intinya melarang para buruh mogok massal.

APINDO

Pertama, agar memberikan edukasi kepada pekerja/buruh di perusahaan masing-masing terkait dengan ketentuan tentang mogok kerja, termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarannya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, khususnya UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berikut peraturan pelaksanaannya.

Kedua, menghimbau kepada seluruh pekerja/buruh di masing-masing perusahaan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan, khususnya terkait dengan mogok kerja. Serta ketentuan tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid 19.

Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Apindo

Dua butir imbauan itu, dijelaskan Hariyadi, adalah sikap resmi Apindo yang pengacu pada peraturan perundang-undangan, termasuk terkait pandemi Covid-19.

Pertama, UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang mogok kerja yang diartikan sebagai “tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama sama dan/atau oleh serikat pekerja/buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan” (pasal 1 butir 23).

Selanjutnya dalam pasal 137 disebutkan bahwa mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan/ atau serikat pekerja/serikat buruh yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan.

Sebagai salah satu pelaksanaan dari UU no. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, telah diterbitkan Kepmenakenrans no. 232/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah. Pasal 3 Keputusan tersebut menegaskan pula bahwa, mogok kerja yang dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan, maka mogok kerja tersebut tidak sah.

Dalam pasal 4 disebutkan bahwa “Gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 (due) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja atau perundingan perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan”.

Kedua, berkaitan dengan Upaya Penanggulangan dan Penanganan Pandemi Covid 19 yang sejalan dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pemerintah Daerah DKI telah menerbitkan Pergub No.88 Tahun 2020.

Pergub tersebut mengatur dalam pasal 14 Ayat (1 ) huruf (a) dan (b) bahwa: demi kesehatan bersama, masyarakat umum ataupun karyawan tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul/ bergerombol di suatu tempat. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid 19.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60