Cba: Pemda Belum Bayar Utang Sebesar Rp1.2 Triliun Kepada Bpjs Kesehatan

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews.com – Direktur CBA (Center For Budget Analysis), Uchok Sku Khadafi mengatakan, enaknya menjadi direksi atau dewan pengawas BPJS Kesehatan. Gaji atau tunjangan besar tapi soal banyaknya kendala pekerjaan bukan diselesaikan tapi selalu digampangkan saja.

“Coba lihat laporan keuangaan BPJS kesehatan, pendapatan iuran sangat rendah bila dibandingkan dengan pengeluaran atau beban jaminan kesehatan. Sehingga BPJS kesehatan selalu mengalami defisit untuk setiap tahun,” ujar Uchok dalam keterangannya, ditulis Sabtu (22/4/2017).

Dimana pada tahun 2014, katanya, defisit anggaran sampai sebesar Rp4.2 triliiun. Sedangkan pada tahun 2015, defisit terus meningkat hingga sebesar Rp4.3 triliun dalam pengelolaan anggaran BPJS kesehatan ini.

Hal ini disebabkan pendapatan iuran BPJS Kesehatan hanya sebesar Rp52.7 triliiun, sedangkan beban pengeluaran untuk jaminan kesehatan bisa sampai sebesar Rp57 triliun.

“Tetapi pihak direksi atau pengawas BPJS kesehatan, santai santai saja, dan tak usah mikir darimana untuk menutup defesit anggaran ini,” katanya.

Mereka, lanjutnya, hanya cukup makan gaji buta saja, defisit  bisa ditutupi tanpa kerja keras. Untuk menutupi defesit anggaran pada tahun 2015, pemerintah melalui kementerian keuangan memberikan penanaman modal Negara sebesar Rp.5 Triliun kepada BPJS kesehatan.

Selain itu, walau terjadi defisit anggaran yang terus membengkak tiap tahun, pihak pengurus atau direksi di BPJS kesehatan membiarkan saja tunggakan hutang atau iuran wajib pemerintah daerah yang berasal dari 34 provinsi dan 448 Kota/kabupaten Kepada BPJS Kesehatan.

“Dan posisi nilai hutang atau iuran wajib pemerintah daerah tahun 2004 sampai sampai tahun 2013 sebesar Rp854.312.658.806. Sedangkan posisi nilai hutang atau iuran wajib pemerintah daerah tahun 2014 sebesar Rp425.928.776.680,” paparnya.

Sehingga, menurut Uchok, jumlah hutang atau iuran wajib pemerintah daerah periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp1.280.241.435.486 yang belum dibayar kepada BPJS Kesehatan.

Padahal, kalau para pengurus atau direktur utama mau bekerja keras menagih hutang ke pemda, lubang desifit anggaran bisa sedikit ditutupi.

“Maka untuk Itu, kami dari CBA meminta kepada Presiden Jokowi, jangan hanya urusin  Ahok dan Pilkada Jakarta melulu. Tolong tuh di evaluasi direktur utama BPJS Kesehatan. Bila perlu digantikan saja,” cetusnya.

Menurutnya, kalau tidak bisa menghilangkan defisit anggaran dalam pengelolaan anggaran BPJS kesehatan.  Kalau terus menerus terjadi defisit anggaran, bisa bisa BPJS kesehatan Bangkrut. LN-NRQ

banner 300x250

Related posts

banner 468x60