Cegah Korupsi Pemda, Kemendagri Terapkan Elektronifikasi Transaksi Non Tunai

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Kementerian Dalam Negeri membuat Nota Kesepahaman Elektronifikasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah.

“Elektronifikasi Transaksi Non Tunai ini diharap dapat mencegah kecurangan dan tindak pidana korupsi,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Ruang Graha Sawala, Gedung Ali Wardhana Lantai I, Jakarta Pusat, Kamis (13/02/2020).

Read More

banner 300250

Ia.mengatakan, dana transfer pemerintah pusat ke daerah jangan sampai terjadi kebocoran. Kemudian pendapatan yang selayaknya diperoleh oleh pemerintah daerah menjadi pendapatan asli daerah mereka.

“Nah dengan sistem ini saya kira kita bisa meminimalisir potensi kebocoran-kebocoran tersebut, sehingga dampaknya sadar atau tidak sadar kita sudah membentuk gerakan penting anti korupsi,” jelas Tito.

Bagi Tito, tingginya kebutuhan pemerintah daerah dalam membangun daerahnya memaksa mereka untuk melakukan inovasi dan eletronifikasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Hal ini akan lebih efisien dan lebih efektif, serta menghindari adanya kebocoran dan penyimpangan, baik dari sisi aparatur pemerintah daerah itu sendiri maupun dari pelaku usaha dan masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi.

Demikian juga halnya, kata Tito, ketika pemerintah daerah melaksanakan pengeluaran atau belanja daerah, mengingat sebagaian pelaku usaha sudah menerapkan sistem aplikasi dalam transaksi keuangannya.

Ini kemudian memaksa pemerintah daerah untuk melakukan inovasi elektronifikasi dalam belanja daerah, diantaranya dengan melakukan pembayaran melalui transfer langsung kepada pihak ketiga.

“Persoalannya adalah bagaimana kita bisa meyakinkan ini efektif, efisien, tepat sasaran, artinya tidak terjadi kebocoran. Maka kita menyediakan sistemnya, beberapa daerah sudah menerapkan cashless transaction jadi transaksi nontunai ini, baik belanja maupun pendapatan dengan melibatkan pihak-pihak ketiga ini, namun ini (juga) memerlukan sosialisasi,” ujarnya.

Mendagri juga menilai pentingnya penandatanganan Nota Kesepahaman Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah ini, agar dana Pemerintah Pusat yang ditransfer ke Pemerintah Daerah dapat dikeluarkan secara efektif dan efisien, sehingga tepat sasaran.

“Kita bersepakat untuk melaksanakan MoU dalam rangka eletronifikasi transaksi pemerintahan daerah seperti ini, bagi kami Kemendagri ini menjadi sangat penting karena kita tahu bahwa hampir separuh dari keuangan negara itu larinya ke daerah, ini harus diawasi dan harus betul-betul tepat sasaran, itu harapan Bapak Presiden, saya kira agar dana yang ditransfer ini dapat efektif dan efisien, salah satu kunci efektif dan efisien adalah mekanisme penggunaanya dan mekanisme pengawasannya,” tuntas Tito Karnavian.

Elektronifikasi ini bertujuan agar pemerintah daerah menjalin kerjasama dengan perbankan yang sehat di daerahnya masing-masing, baik Bank Daerah maupun Bank Umum, untuk dapat bersinergi dalam mengefektikan pelaksanaan elektronifikasi pada pemerintah daerah.

Selain itu, pemerintah daerah wajib melakukan inovasi elektronifikasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga dapat mewujudkan program pengamanan fiscal daerah serta inovasi elektronifikasi dalam pelaksaaan belanja daerah untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah daerah, melalui pembangunan aplikasi keuangan daerah yang terintegrasi dengan Perbankan.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60