Datangi Bareskrim Polri, Tim Advokasi Pancasila Pertanyakan Kasus Victor Bungtilu

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews.com -Tim Advokasi Pancasila menegaskan, tiap-tiap orang berkesamaan kedudukannya didalam hukum.

Atas dasar itu, tim akan.mendatangi Bareskrim Polri menindak lanjuti pelaporan dari IR Iwan Sumule terhadap terlapor Viktor Bungtilu Laiskodat, hari ini, Selasa (5/9/2017).

“Tim yang dibentuk guna melakukan advokasi atas LP dugaan tindak pidana yang patut diduga dilakukan oleh Victor B Laiskodat/Anggota DPR RI Partai Nasdem yang pada tgl 4 Agustus 2017 telah dilaporkan oleh Sdr Ir. Iwan Sumule ke Bareskrim Mabes Polri sesuai BLP/773/VIII/2017/Bareskrim, namun sampai saat ini belum ada kelanjutan atas laporan tersebut,” ujar Mengapul Silalahi mewakili Tim Advokasi Pancasila, Selasa (5/9/2017).

Tim ini, terangnya, berpegang teguh pada amanat kontitusi bahwa Semua Warga Negara Bersamaan Kedudukannya Dalam Hukum dan Pemerintahan. Dengan demikian adalah kewajiban kita untuk mempertanyakan dan menolak perlakuan yang berbeda atas warga negara, menolak diskriminasi sebagai implementasi nilai2 Pancasila.

Siapapun dia, pejabat publik atau rakyat biasa yang diperlakukan tidak adil, di stigma dengan anti Pancasila dan mendapat perlakuan yang berbeda dalam proses hukum akan kita advokasi, tidak melihat dari partai mana, tidak melihat warna kulit, agama atau suku, tidak melihat apakah dia pro atau anti pemerintah.

“Mendapat perlakuan yang diskriminatif akan kita bela dan perjuangkan. Equality before the law,” tegasnya.

Seperti dikabarkan, Viktor Bungtilu Laiskodat yang juga salah satu anggota DPR RI dari partai Nasdem, pada 1 Agustus 2017, diduga telah melakukan UJARAN KEBENCIAN (Hate Speech), Menghasut Rakyat Saling Bunuh, Fitnah, Pencemaran Nama Baik, dalam sebuah pidato saat berlangsungnya acara Partai Nasdem berkaitan dengan Pilkada di Nusa Tenggara Timur.

Hal itu sebagaimana dimaksudkan dalam UU ITE Pasal 28 ayat (2), KUHP Pasal 156 dan juga diduga melakukan tindak pidana sebagai mana dimaksudkan UU No 40/2008 Pasal 4 dan Pasal 16 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). LN-AZA

 

banner 300x250

Related posts

banner 468x60