Jakarta, LiraNews.com – Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus memaparkan tiga mutan politik kotor kekuasaan Jokowi dalam reshuffle kabinet menjelang lengser.
Menurut Deddy, reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi dua bulan sebelum lengser jelas merupakan strategi politik kotor.
“Secara umum saya melihat Presiden Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya,” kata Deddy Sitorus yang diminta komentar pada Senin (19/8/2024).
Deddy menegaskan, tidak ada alasan etis, substansial, tekhnis-birokratis yang bisa menjelaskan reshuffle jelang dua bulan lengser ke prabon.
Ia pun menilai Jokowi melakukan upaya politik untuk melawan Prabowo Subianto yang akan segera menggantikannya sebagai Presiden.
“Menurut saya Jokowi sedang mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Prabowo selama 5 tahun ke depan,” tegas Deddy.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR ini secara eksplisit menyebut penggantian Menkumham Yasona H. Laoly adalah murni agenda politik untuk meloloskan UU MD3.
Deddy menyebut ada tiga tujuan dalam pergantian Menkumham tersebut:
Pertama, agar Partai Golkar yang sudah dalam kendali Jokowi dalam posisi kuat karena bisa menguasasi legislatif dari DPR RI hingga Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota.
“Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan Presiden terpilih sekaligus mengkerdilkan PDI Perjuangan,” kata Deddy.
Kedua, ini akan memudahkan Jokowi untuk membagi-bagi jabatan pada internal Partai Golkar nantinya. Dengan demikian gejolak internal Golkar bisa diredam.
“Itu analisa saya, silakan orang tidak sependapat,” tandasnya.
Ketiga, untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan Kongres/Munas/Muktamar sebelum Pilkada agar takluk dan manut dalam pilkada dan penyusunan personil pengurus periode berikutnya.
Deddy mengingatkan peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol, sehingga jika tidak tunduk, berisiko tidak bisa ikut pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya.
Selanjutnya, Deddy juga menyoroti pergantian Menteri ESDM dari Arifin Tasrif ke Bahlil Haladalia.
Menurut Deddy, ini murni kepentingan menguasai konsesi-konsesi tambang dan menundukkan para pemain atau pemilik tambang di kaki dinasti Presiden Jokowi.
Hal ini penting untuk pendanaan politik ke depan, menguasai ormas dan oligarki serta memastikan sumber ekonomi ke depan.
“Menteri Arifin Tasrif dikenal lurus dan keras menentang penambamgan liar dan penyeludupan nikel yang melibatkan dinasti dan petinggi penegak hukum,” tegas Deddy.
Deddy pun berkesimpulan reshuffle ini adalah triangle political game: menghadapi Prabowo, melumpuhkan PDIP, dan menguasai sumber pendanaan politik.
“Alasan lainnya menurut saya tak lebih dari omong kosong!” sergahnya.
Sementara PDIP sendiri selama ini tidak ada rencana menarik kader dari kabinet, karena komitmen kita adalah memegang teguh amanah.
“Rakyat memenangkan PDIP dalam pileg dan pilpres 2014 dan 2019, secara moral dan etis kami merasa berkewajiban berjalan bersama hingga akhir,” kata Deddy.
“Satu-satunya yang bisa membatalkan itu adalah jika Presiden sendiri yang ingin mengusir kader PDIP dari kabinet,” tuntas Deddy Sitorus.
