Democratic Resilience : Buruh, Mahasiswa, Anak SMA dan STM Di Pusaran Kepentingan Politik

  • Whatsapp
banner 468x60

Surabaya, LiraNews -Tragedi COVID-19 belum juga menunjukkan tanda tanda akan reda, rakyat kembali mendapat terjangan Angin Ribut “UU Omnibus Law” dari epicentrum Istana dan Gedung DPR Wakil Rakyat. Hal ini sontak menjadi pemicu gelombang penolakan rakyat melalui Kaum Buruh, Mahasiswa dan para pelajar SMA dan STM sebagai aktor utama pada demonstrasi yang berlangsung secara bergelombang hampir di seluruh penjuru negeri.

Menilik jauh sebelum UU Omnibus Law Cipta kerja ini disahkan oleh rapat paripurna oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat – RI pada tanggal 5 Oktober 2020, pembahasan pasal-pasal yang termasuk dalam UU ini sudah cukup panas serta banyak mendapatkan protes dari banyak pihak khususnya kaum buruh yang merasa disudutkan oleh UU ini. Disisi lain Istana dan mayoritas wakil rakyat di senayan mengklaim UU ini akan memberikan rasa keadilan bagi banyak pihak khususnya akan berdampak positif bagi iklim investasi. Sebagai warga negara yang paham akan iklim demokrasi di negeri ini, sepertinya kita harus paham bahwa akan selalu muncul aliran pro dan kontra pada setiap kebijakan yang diambil tak terkecuali proses pembahasan dan pengesahan terhadap UU yang sensitive seperti UU Omnibus Law Cipta kerja 2020.

Read More

banner 300250

Sebagai penulis, saya melihat ada banyak kesamaan pattern “pola gerakan politik” yang diduga dimainkan para oknum elite politik merespon hal hal yang tidak terkonsolidasikan sebelumnya dibelakang panggung politik. Yang pertama, para elite akan membawa isu ini ke permukaan masyarakat dengan segala akrobat tingkat dewa berharap rakyat akan merespon isu yang mereka lemparkan. Kedua, setelah isu ini viral dan menjadi trending topik di media mainstream dan media sosial mereka akan bermain “playing victim” untuk mendapatkan simpatik rakyat. Ketiga, bagi masyarakat yang sudah menjadi konsumen isu-isu tanpa menganalisis lebih dalam sudah pasti akan menjadi follower dan senjata ampuh untuk dibentur benturkan dengan siapapun yang menjadi rival politik para elite. Yang sangat memprihatinkan adalah hanya karena untuk memberikan tekanan politik, beberapa oknum dengan sengaja memberikan bumbu-bumbu anarkisme dan vandalisme untuk memainkan psikologis massa aksi yang reaksioner. Hal ini sedikit memberikan deskripsi teknik dan strategi social engineering untuk mempengaruhi psikologis massa atas persoalan bersama “common sense”.

Secara faktual penulis dapat membuktikan teori diatas dengan melihat kegaduhan gelombang penolakan atas disahkannya UU Omnibus Law Ciptaka pada tanggal 8 Oktober 2020 yang berlangsung dengan kerusuhan, kekerasan, penjarahan dan perusakan fasilitas publik yang ditaksir mengakibatkan kerugian negara dan masyarakat senilai ratusan milyar selama demonstrasi berlangsung. Yang Sangat membuat banyak pihak geram adalah, terlibatnya atau dengan sengaja melibatkan banyak oknum oknum buruh, mahasiswa dan pelajar SMA/STM untuk melakukan aksi anarkis dan vandalisme di berbagai daerah. Hal ini yang akan mencemari iklim demokrasi kita dimata dunia, seolah olah kita sudah menjadi bangsa yang barbar dalam merespon seluruh proses demokrasi. Kejadian ini harus dihentikan agar tidak terjadi dimasa yang akan datang khususnya kepada para kaum buruh yang akan memperjuangkan keadilan yang hakiki, para mahasiswa agar lebih intelektual dalam menyuarakan aspirasinya, dan para pelajar SMA/STM agar tidak reaksioner memakan isu dan fake news yang ditebarkan dengan sengaja oleh oknum-oknum buzzer agar kita tidak terjerembab dalam pusaran kepentingan politik kotor. Ketangguhan demokrasi “democratic resilience” harus kita bangun dengan spirit menegakkan serta mengimplementasikan empat pilar kebangsaan kita yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD-1945 dan NKRI Harga Mati dalam seluruh nafas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bambang Assraf, Walikota LSM LIRA Surabaya

banner 300x250

Related posts

banner 468x60