Demokrasi Indonesia Kehilangan Arah, Bamsoet: PPHN Perlu Dihadirkan Kembali

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, sejak era Reformasi, Indonesia telah kehilangan arah dan saat ini hanya berjalan di tempat dalam proses berbangsa dan bernegara.

Hal tersebut diungkapkan politisi yang akrab disapa Bamsoet tersebut dalam diskusi peluncuran buku karya dirinya berjudul Cegah Negara Tanpa Arah: Restorasi Haluan Negara Dalam Paradigma Pancasila dan Reposisi Haluan Negara Sebagai Wadah Aspirasi Rakyat.

Read More

banner 300250

“Apa yang terjadi pada perjalanan bangsa kita pasca reformasi, kita merasakan kehilangan arah, kita seperti jalan di tempat dan bahkan, menurut beberapa pakar dan saya sudah mengulangi beberapa kali kita ini seperti menari poco-poco,” kata Waketum Partai Golkar ini.

Menurut Bamsoet, tanpa adanya haluan negara seperti saat ini, Indonesia bagaikan sedang menari poco-poco, maju selangkah, mundur 2 langkah; maju 2 langkah, namun mundur 3 langkah.

“Jadi bukan lagi jalan di tempat, menurut saya justru ada beberapa sektor justru mundur, karena maju 2 langkah, mundur 3 langkah, kan poco-poco begitu,” ungkap Bamsoet.

Bamsoet mengungkapkan, sebetulnya para pimpinan MPR RI periode sebelumnya berinisiatif menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), namun ditolak oleh sejumlah kalangan karena dinilai akan menghadirkan kembali GBHN seperti era orde baru (orba).

“Ada pemikiran ketika beberapa periode yang lalu, pimpinan MPR menuangkan gagasan perlunya kembali dihadirkan PPHN, hanya karena isu politiknya mengalahkan tujuan demi kepentingan bangsa, sehingga khawatir kalau menghadirkan kembali PPHN konsekuensinya adalah kita harus melakukan amandemen, yaitu amandemen kelima,” papar Ketua Umum IMI ini.

Bamsoet menyebut, hal itu dikhawatirkan akan membuat demokrasi kembali mundur.

“Hal itu itu artinya kita dicurigai atau dikhawatirkan akan membuka kotak pandora, yang bisa membuat mundur demokrasi bangsa ini lagi,” jelas Bamsoet.

Bamsoet mengatakan, hal tersebut juga dikhawatirkan akan membuat MPR kembali menjadi lembaga tertinggi di Indonesia oleh karenanya PPHN saat itu diputuskan hanya diikat dalam undang-undang (UU).

“Khawatir MPR menjadi lembaga tertinggi negara kembali, di mana presiden bertanggung jawab kepada MPR, kemudian dikhawatirkan akan merubah periodisasi presiden sudah berjalan maksimum dua periode ini, dikhawatirkan nanti pemilihan presiden akan kembali ke MPR, ya begitulah kecurigaan-kecurigaan banyak sekali sehingga priode lalu di diputuskan PPHN ini diikat hanya dalam UU,” ujar mantan Ketua DPR RI ini.

Bamsoet meyakini, PPHN sangat dibutuhkan bagi Indonesia saat ini sebagai haluan negara, agar Indonesia dapat memiliki gambaran pembangunan untuk 25, 50, bahkan, 100 tahun yang akan datang.

“Saya mendorong visi misi presiden, visi misi bupati dan walikota, kita naikkan derajatnya, gengsinya menjadi visi misi negara, sehingga semua bersumber pada PPHN. Yang mampu menggambarkan Indonesia ada tidak hanya dalam 25 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun yang akan datang,” papar mantan Ketua Komisi III DPR RI ini.

Bamsoet menuturkan, tidak ada perubahan yang signifikan apabila PPHN nantinya disahkan sebagai haluan negara Indonesia.

“Yang berubah hanya menambah 1 ayat di pasal 3, MPR berwenang menyusun dan membuat PPHN plus menambah satu ayat di pasal 23, DPR RI berwenang menolak RAPBN mana kalau tidak sesuai dengan PPHN,” ungkap Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini.

Lebih lanjut, legislator asal Dapil Jateng 7 ini berjanji akan berjuang sekuat tenaga agar PPHN dapat diberlakukan pada tahun 2024 mendatang.

“Kapan mulai berlaku, berlaku mulai tahun 2024, visi misi presiden, gubernur, walikota, dan bupati yang akan mengikuti Pilkada Serentak pada tahun 2024 sumbernya adalah PPHN,” pungkas Bamsoet. LN-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60