Jakarta, LiraNews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta melakukan pendalaman terhadap dugaan transaksi tak wajar dalam pembelian Pesawat Tempur Mirage 2000-5 bekas yang saat ini sudah dibatalkan.
TPN Ganjar-Mahfud MD menyampaikan keresahan atas beredarnya informasi tentang transaksi tidak wajar dalam rencana pembelian 12 unit jet tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar tersebut.
Transaksi tak wajar itu disebut-sebut melibatkan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan RI. Sejumlah pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Komisi I DPR didesak untuk segera turun tangan mendalami ihwal dugaan tersebut.
Deputi Bidang Hukum TPN, Todung Mulya Lubis mengatakan, pihaknya memantau beberapa hari ini, media massa dan media sosial diributkan dengan pemberitaan yang dimuat di situs milik MSN, menyangkut dugaan transaksi tidak wajar dalam rencana pembelian 12 unit pesawat tempur Mirage bekas dari Qatar.
Menjadi semakin dipertanyakan, sesuai dengan yang disuarakan juga oleh Akademisi Connie Rahakundini Bakrie, bahwa diduga ada janji kickback sebesar 7 persen dari total dana transaksi melebihi 50 juta dolar AS. Diduga sudah ada dana janji yang sudah terlebih dulu dicairkan.
Secara geopolitik, lanjut Todung, analisanya adalah mungkin Qatar ingin mendapat semacam favour dari Indonesia seandainya Prabowo terpilih sebagai presiden.
Namun terlepas dari hal itu, pemberitaan juga mengisahkan investigasi dilakukan terhadap dugaan transaksi mencurigakan oleh GRECO, Group of States against Corruption yang berbasis di Uni Eropa.
“Malah ada juga berita yang mengatakan dalam telegram yang dikirimkan oleh GRECO itu, mereka minta bantuan US Department. Saya sempat membaca copy dari telegram tersebut ya dan menurut saya ini sangat serius, sangat serius, apalagi kita bicara dalam konteks pemberantasann korupsi, apalagi kita bicara dalam konteks transparansi dan akuntabilitas. Nah kalau itu betul, nah ini memang satu skandal ya, kalau itu betul,” urai Todung, Deputi Bidang Hukum TPN, Todung Mulya Lubis, dalam pernyataan pembukanya saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2024).
Yang jelas hal ini membuat pihaknya gundah. Todung mengatakan pihaknya heran mengapa transaksi sedemikian masih terjadi.
“Walaupun berita itu masih perlu informasi yang bersifat dugaan karena penyelidikan itu masih berlangsung, ya tapi berita ini membuat kita gundah, membuat kita sangat resah ya. Kok kita masih belum bisa memberantas transaksi-transaksi mencurigakan seperti ini?” Kata Todung.
Todung menjelaskan, pesawat bekas itu sebenarnya pernah hendak dihibahkan oleh Qatar atau diberikan secara gratis ke Indonesia. Saat itu, oleh Menhan saat itu Juwono Sudarsono, hibah ditolak karena akan mahal di pengeluaran biaya perawatan.
Dia lalu menjelaskan berbagai keanehan lainnya dibalik rencana pembelian pesawat bekas itu di era Menhan saat ini. Dari soal harga, soal tipe pesawat tempurnya, hingga menyangkut pelibatan pihak ketiga berupa perusahaan asal Ceko.
“Ini juga sangat terganggu saudara-saudara Mengapa untuk transaksi seperti ini melibatkan perusahaan di Ceko? Luar biasa. Kenapa tidak langsung dengan Angkatan Udara atau pemerintah sendiri? Jadi transaksi G yo G kan lebih baik, kenapa melibatkan middleman di tengah itu? Ini buat saya satu tanda tanya yang saya tidak bisa jawab, kenapa melibatkan pihak ketiga ya untuk transaksi yang besar seperti ini?” bebernya.
Pihaknya mengapresiasi penyelidikan yang dilakukan GRECO. Maka itu, pihaknya meminta agar lembaga di Indonesia juga proaktif.
“Sangat mengapresiasi dan mendukung penyelidikan yang dilakukan oleh GRECO ya dari dunia Eropa dan menyerukan kepada KPK untuk ikut serta menyelidiki transaksi janggal ini. KPK sudah membaca berita ini, setidaknya KPK harus mengambil inisiatif untuk mencari tahu dan ikut terlibat dalam penyelidikan ini,” tegas Todung.
BPK harus melakukan audit karena transaksi ini. Dan karena Departemen Pertahanan itu kan berada di bawah Komisi 1 DPR, maka lembaga parlemen didesak segera bekerja.
“Transaksi yang sangat kontroversial ini seharusnya menjadi isu, menjadi perhatian dari Komisi 1 DPR. Nah kenapa Komisi 1 DPR tidak mengambil langkah-langkah?” Kata Todung.
“Mungkin karena mereka sibuk Pemilu, sibuk Pilpres, sibuk kampanye. Tapi ini seharusnya menjadi agenda utama Komisi I untuk melakukan dengan rapat pendapat memanggil Menteri Pertahanan untuk diminta keterangannya, untuk diketahui apa sebetulnya terjadi dengan transaksi yang sangat janggal ini?” Pungkasnya.
Kolom Komentar