Desmond J. Mahesa: Keberadaan Dewas KPK Tidak Diperlukan

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:
Bagikan:

Jakarta, LiraNews – Tertangkapnya Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam OTT KPK pekan lalu, tidak membuat Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa puas.

Menurut Desmond, keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) KPK tidak diperlukan, lantaran Surat Keputusan (SK) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang keberadaan Dewas KPK belum ada.

“Pertanyaannya SK atau Perppu tentang teknis operasional kan belum ada,” kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (13/1/2020).

Desmond berpendapat, problem pada tataran Dewas dalam konteks melaksanakan UU KPK belum sempurna.

“Harusnya Pak Jokowi terbitkan Perpu tentang juklak dan juknisnya, komunikasi atau bikin kesepakatan bersama antara pimpinan KPK dengan komisioner, tapi itu tidak benar juga,” imbuhnya.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI tersebut juga menegaskan, seharusnya pemerintah memberikan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang jelas mengenai hubungan Dewas dengan para Komisioner KPK.

“Harusnya pemerintah memberikan juklak teknis tentang mekanisme hubungan antara Dewas dengan para Komisioner KPK,” ujarnya.

Desmond juga mengaku, tidak ada koreksi dan catatan mengenai OTT KPK yang menjerat salah satu Komisioner KPU kemarin.

“Tidak ada koreksi. Kenapa? Ini kan sebenarnya. Ada apa gitu lho? Ini lah tantangan komisioner baru untuk bisa membuktikan bahwa mereka bagaimana? Apakah UU KPK yang ada ini memang tidak bagus yang istilah pengkritisi ini dilemahkan? Ini kan membuktikan itu,” ungkapnya.

Upaya Pelemahan KPK

Mantan Ketua DPP Partai Gerindra tersebut menjelaskan, dalam sejarah berdirinya KPK, baru kali ini lembaga anti rasuah tersebut dihalangi saat akan menangkap seseorang yang menjadi target operasi.

“Pertanyaan ini gampang dijawab. Hari ini UU KPK dilemahkan. Apa yg terjadi hari ini membuktikan bahwa KPK dilemahkan. Jadi kalau ada pelemahan, produk pelemahan ya terjadi hari ini,” terangnya.

Dalam konteks hukum acara pidana, lanjut Desmond, penggeledahan seharusnya tidak perlu diumumkan.

“Tujuan penggeledahan itu agar barang bukti tidak dihilangkan, tapi kalau diumumkan seminggu kemudian digeledah, itu namanya omong kosong,” tandasnya.

Desmond menyatakan, dirinya setuju apabila Dewas dibubarkan, dan kewenangan penyidikan dan penindakan sepenuhnya dikembalikan kepada para Komisioner KPK.

“Ya iya dong. Hari ini kan pemerintah merasa tidak melemahkan. Nah, kasus ini melemahkan atau tidak? Ini akan tunggu jawabannya,” tukasnya.

Menurut Desmond, pemerintah harus meresponi tuntutan Perppu yang berkaitan dengan pelemahan KPK ini.

“Tinggal pemerintah merespons ini. Maka tuntutan Perppu yang berkaitan dengan pelemahan ini dalam rangka memperkuat. Saya pikir kita respons dengan baik,” ucapnya.

Partai Berkuasa

Desmond mengungkapkan, ketidaksanggupan KPK menggeledah Kantor DPP PDIP di Menteng terkait keterlibatan Sekjen partai tersebut dalam kasus OTT KPK pekan lalu, dikarenakan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut saat ini merupakan the ruling party (partai berkuasa).

“Nah persoalannya ini birokrasi atau tidak, siapa pun tidak akan mampu menggeledah insitusi partai ini, karena mereka berkuasa. Penggeledahan misalnya hari ini, ditetapkan tapi seminggu kemudian diumumkan akan digeledah. Substansi penggeledahan tentang barang bukti saja sudah tidak masuk akal,” ucapnya.

Untuk itu, Desmond menghimbau agar para Komisioner KPK terutama Ketua KPK yang baru Firli Bahuri dan para Dewas KPK agar lebih berani dalam membuat berbagai terobosan dalam upaya penindakan kasus korupsi.

“Perlu terobosan dan keberanian Pak Firli dan kawan-kawan termasuk Dewas. Jawabannya adalah kalau dari aspek UU masyarakat sipil merasa ini tidak benar dan ada proses pelemahan. Bagaimana Komisioner dan Dewas membuktikan ini. Kalau contoh seperti ini tidak terselesaikan, semakin betul opini yang berkembang bahwa jangan berharap lagi dengan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi,” pungkasnya. LN-RON

Tue Jan 14 , 2020
Probolinggo, LiraNews – Tanpa pikir panjang dan rasa ragu Sersan Dua Sudirman turun ke sawah untuk melaksanakan kegiatan membantu masyarakat menaman padi di wilayah tanggung jawab desa binaannya yaitu di Desa Wonorejo, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Sawah milik Joko di Dusun Karang tengah RT 06/RW 02 yang sedang mengolah tanah […]