Dewan Adat Dayak Kalbar: Tak Pantas Gubernur Kalbar Sampaikan Kata-Kata Provokatif

  • Whatsapp
banner 468x60

Pontianak, LiraNews.com – Ketua Ikatan Dayak Islam Kalimantan Barat, Prof. Ir. Alamasyah mengatakan, bahwa tidak pantas Drs. Cornelis, MH selaku Gubernur Kalbar menyampaikan kata-kata provokatif sehingga timbul potensi konflik seperti sekarang.

“Masyarakat dayak tidak pernah membenci kepada umat Islam, karena di dalam suku dayak juga banya yang Islam,” ujar Alamsyah yang juga Penasehat Dewan Adat Dayak Kalbar dalam pertemuan Kapolda Kalbar Brigjen Pol Drs. Erwin Triwanto, SH dengan pengurus DAD Kalbar, Kamis lalu (4/5/2017).

Menurutnya, siapapun yang datang ke wilayah Kalbar disilahkan, asalkan jangan sampaikan dakwah yang sifatnya profokatif.

Karena pada dasarnya masyarakat dayak sangat toleran dan cinta damai. Tidak ada keinginan untuk timbul perpecahan antar suku maupun antar agama.

“ Ikatan Dayak Islam Kalbar telah sepenuhnya menyerahkan sepenuhnya permasalahan kepada pihak Polri,” katanya.

Dia juga menyampaikan ucapan selamat kepada Kapolda dan semoga kedepannya silaturahmi dengan masyarakat dayak Islam bisa disambung.

Sementara itu, Julius Manju dan Sdr. Abet Nego dari Forum Pemuda Dayak Landak (FPDL) menjelaskan, bahwa FPDL awalnya hanya ingin ketemu dengan panitia pelaksana. FPDL hanya ingin mengklarifikasi dan mendapatkan informasi secara jelas dan langsung kepada panitia kegiatan terkait kedatangan Ketua Umum FPI Pusat.

Sebelumnya, Kapolda Kalbar Brigjen Pol Drs. Erwin Triwanto, SH menghimbau kepada MADN / DAD dan seluruh masyarakat dayak untuk tidak melakukan pergerakan massa dimanapun dan dalam bentuk apapun (khususnya diwilayah Bandara Supadio), karena pergerakan massa sekecil apapun dapat memicu potensi konflik yang lebih besar.

“Serahkan semua permasalahan kepada pihak Kepolisian (Polda Kalbar) untuk melakukan upaya penolakan / penghadangan kedatangan Ketua Umum FPI Pusat ke Kalbar. Kita hilangkan stigma negatif bahwa masyarakat adat dayak menolak kedatangan ulama ke Kalbar,” katanya.

Namun, lanjutnya, yang harus digarisbawahi bahwa penolakan yang dilakukan pihak Kepolisian bukan berarti membela masyarakat dayak. Tapi bentuk penghadangan / penolakan terkait kedatangan Ketua Umum FPI Pusat ke Kalbar oleh pihak Kepolisian merupakan pertimbangan utama untuk menciptakan sitkamtibmas aman dan kondusif di Kalbar. LN-AZA

banner 300x250

Related posts

banner 468x60