Dialog Bersama MUI, Asrul Sani: Pendemo Di DPR Tidak Murni Lagi

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:
Bagikan:

Jakarta, LiraNews – Anggota Komisi III Asrul Sani  bersama pengurus MUI melakukan dialog bersama ormas Islam dan tokoh masyarakat di Gedung MUI Pusat Jalan Proklamasi Jakarta Pusat, Lantai 4, berkaitan dengan pembahasan RUU KUHP, RUU PKS, beberapa waktu lalu.

Menurut Asrul Sani, dialog yang dilakukan MUI ini sangat penting dan baik. Hal ini tentu bisa mewakiki suara orgnisaai Islam. Ini juga menjadi wadah, payung buat ormas Islam, sehingga nantinya bisa menjalankan fungsi dan koordinasi dengan baik.

Sebenarnya, dalam pembahasan RUU di DPR terlebih dulu dilakukan koordinasi. Itu yang harapkan publik, seperti, misalnya dialog atau pertemuan bersama ormas Islam, dimana MUI akan melakukan dialog atau diskusi publik dengan seluruh ormas Islam. Artinya semuanya memberikan masukan.

DPR juga sebaliknya, akan bekerja sama dengan MUI, paling tidak, dialog tersebut dengan 4 Partai Islam yang dihadiri oleh semua anggota DPR. Disamping itu, tentu ada diskusi publik. Diskusi ini juga diinginkan, terutama para anggota DPR. itu adalah kontribusi yang lebih konsepsioanal.

Jadi misalnya, pengaturan alternatif pasal bunyinya seperti apa. Itu menurutnya, lebih penting, baik. Sebab, kalau hanya berbicara  seperti ini, kadang-kadang para anggota DPR diakuinya, suka lupa juga.

Apa yang dititipkan, aspirasi dan dia bersyukur karena MUI sudah memberikan kontribusi konsepsional. Memberikan komentar-komentar dan memberikan masukan, alternatif terkait perumusan pasal.

“Dialog seperti ini yang kita harapkan. Nah, kalau itu bila dipahami pandangan ormas Islam itu akan mengimbanginya “ujarnya pada wartawan di MUI usai dialog.

Ini juga tujuannya supaya DPR itu tidak ditekan hanya kelompok kelompok tertentu saja. Makanya, Asrul selalu mengatakannya, karena ini negara Bhineka Tunggal Ika, kata dia, biasanya ada perbedaan. Artinya, pemahaman aspirasi masyarakat satu suara itu tidak ada, namun karena di Indonesia mayoritas Islam, maka suara ummat Islam itu lebih dominan.

Walaupun bukan satu kabinet lama, tapi paling tidak, jangan seperti sekarang, kelompok kelompok sekuler itu hanya sedikit, tapi suaranya lebih kencang, nyaring.

Tekait dengan penundaan RUU, katanya, Komisi III DPR secara keseluruhan, sarannya, harus lebih aktif kekampus bersama adik-adik BEM. Alasannya, karena diskusi publik dan lain sebagainya itu memang harus juga dilakukan.

Untuk itu, kekhawatiran mahasiswa pada 30 September akan disahkan itu tidak ada lagi. Sebenarnya mahasiswa itu tidak khawatir tentang pengesahan RUU KUHP itu. Apalagi anak-anak mahasiswa dari sastra, dari tehnik itu tidak paham.

“Jadi yang khawatir itu adalah sponsor, he he,” kata Asrul diiringi tawa.

Menyinggung pasal ada sebagian yang tidak sesuai, menuai pro kontra, bahkan dianggap sebagian tidak bagus untuk diterapkan. Hal  ini membuat Asrul kembali bertanya,  pasal mana yang tidak sesuai. Artinya, pasal itu. bukan soal bagus tidak bagus. Tapi lebih tepat, adanya pasal itu seseorang tidak bisa beraktifitas dengan baik.

Coba kalau tidak ada pasal perjinahan, hidup bersama dan segala macam. Namun kata Asrul, kalau memang orang hidupnya punya kecendurangan bebas, maka bisa jadi tidak mau, alergi dengan pasal ini.

“Itu kan urusan gue. Kenapa negara ikut ngurus gue, he he, “kata Asrul.

Tentu saja itu tidak menjadi pasal karet, karena semua itu, kembali lagi  ke soal devinisi perjinahan. Dalam RUU PKS itu, seperti persetubuhan, itu sudah ada devinisi standarnya dihukum. Dirinya tidak bisa menjelaskan panjang lebar. Sebab hal itu sudah disebutkan, mana pasal perjinahan itu sudah dan tidak ada pasal karetnya.

Tentang pasal penghinaan presiden, itu juga sudah dikasih pagar-pagarnya. Lalu pasal ancaman terhadap media, itu pun sudah dikasih penjelasan. Awak media memprotes pasal 281 huruf C itu, mengatakan tanpa izin Hakim dilarang merekam, kemudian menyebarkan dan menggandakan.

Ketika tidak memakai penjelasannya bisa saja awak media itu dipenjara. Kalau baca penjelasannya, maka jelas, apa yang dimaksud dengan proses persidangan itu adalah proses persidangan yang tertutup. Atau Hakim secara tegas mengatakan ini tidak boleh disiarkan.

“Itu yang sering diputar balik. Orang tidak membaca, memahami penjelasanaya atau orang tidak mau tahu dengan yang ada dipenjelasan, “terangnya.

Menyinggung demo yang terjadi di DPR dilakukan itu, katanya, pendemonya sudah campur aduk, tidak murni lagi. Makanya dia berharap pada masyarakat demo kali ini urusannya pada RUU KUHP, PKS Revisi Undang-Undang KPK.

“Jadi ini urusan RUU. Urusan  politik kita kesampingkan dulu, “pungkasnya.

Reporter: Abuzakir Ahmad

Sat Sep 28 , 2019
Kupang, LiraNews – Kerja sama Bakamla RI melalui SPKKL Kupang dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere terus berlanjut. Hal ini dibuktikan dengan Kepala Urusan TU SPKKL Kupang Lettu Bakamla Yeanry M. Olang, S.Kom.,M.M., menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Aplikasi MOKE (Maumere On Keimigrasian) di salah satu hotel Kupang kemarin. […]