Diduga Intervensi Kasus Korupsi, TPDI Desak HM Prasetyo Diperiksa

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:
Bagikan:

Jakarta, LiraNews –Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) atau Komjak didesak segera memanggil dan memeriksa HM Prasetyo, yang kini masih menjabat sebagai Jaksa Agung.

Dikarenakan, HM Prasetyo yang berasal dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu diduga telah melakukan intervensi proses penyidikan terhadap dugaan korupsi yang dialami koleganya sesama kader partai Nasdem.

Koordiantor Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus membeberkan, sebagai Jaksa Agung yang berasal dari kader partai Nasdem, HM Prasetyo diduga telah melakukan abuse of power dengan melakukan intervensi proses penyidikan kepada kader Partai Nasdem H Bandjela Paliudju yang tengah menghadapi proses kasus korupsi.

“Itu terungkap, saat dilakukan uji publik menuju tahap akhir seleksi Pansel Capim KPK menuju 10 besar. Sebagai Komisi Negara, maka Komisi Kejaksaan harus berani memanggil HM Prasetyo, untuk mengklarifikasi dan mempertanggungjawabkan perilakunya mengintervensi pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum demi menyelamatkan kader Partai Politik,” tutur Petrus Selestinus, dilansir katta.

Dia menjelaskan, dari penjelasan salah seorang capim KPK, Johanes Tanak di Pansel dan Panelis Uji Publik, bahwa ketika dirinya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sedang melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang menjerat mantan Gubenunur Sulteng H Bandjela Paliudju, pernah diintervensi oleh Jaksa Agung HM Prasetyo.

“Karena alasan sesama kader Partai Nasdem. Informasi ini harus direspons oleh Komisi Kejaksaan, segera panggil Jaksa Agung HM Prasetyo untuk diklarifikasi. Dan hasilnya segera dikirim ke Presiden untuk dievaluasi dalam penunjukan Jaksa Agung baru nanti,” tutur Petrus.

Petrus menuturkan, saat Johanes Tanak menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan sedang mengusut dugaan korupsi mantan Gubernur Sulawesi Tengah H Bandjela Pailudju, berhenti karena adanya intervensi dari HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung, yang sekaligus sebagai sesama kader Partai Nasdem.

“Jadi, itu semata-mata hanya karena H Bandjela Paliudju adalah sebagai kader Partai Nasdem. Ingat, informasi itu diungkapkan dalam forum uji publik Pansel Capim KPK loh,” ujarnya.

Sehingga, informasi tentang intervensi Jaksa Agung HM Prasetyo dimaksud, harus ditempatkan sebagai informasi yang kebenarannya tidak perlu diragukan lagi.

“Informasi itu sangat berguna bagi pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam lima tahun ke depan pemerintahan Jokowi,” kata Petrus. LN-RED

Tue Sep 3 , 2019
Jakarta, LiraNews – Dalam rangka program apresiasi petugas pemerintahan tingkat RT/RW dan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Taman Impian Jaya Ancol memberikan liburan gratis untuk petugas beserta keluarganya sebanyak 170 ribu orang. Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk., Teuku Sahir Syahali, mengatakan Mereka masing-masing diperbolehkan […]