Diduga Korban Kecelakaan Kerja, Karyawan Conch Mengadu ke Disnakertrans Bolmong

  • Whatsapp
banner 468x60

Bolmong, LiraNews – Salah satu karyawan Conch RZ (19), mengadu ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bolaang Mongondow, gara-gara mengalami kecelakaan saat kerja di perusahan semen Conch di Lolak, Senin (7/9).

Pengaduan ini dilakukan LSM Gempur, menuntut agar RZ mendapatkan santunan yang layak dari perusahan. Personil LSM Gempur Robianto Suid yang dikuasakan diduga korban kecelakaan, mengatakan RZ merupakan korban diduga mengalami kecelakaan, sehingga sebagian salah satu jarinya harus diamputasi.

“Karena korban tidak terfasilitasi sesuai UU Nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja. RZ bekerja diketinggian dan jatuh, mengakibatkan punggungnya mengalami sakit, dan sebagian salah satu jarinya harus diamputasi. Artinya, diduga perusahan tidak menyiapkan Sabuk Tubuh (Full Body Harness), tali pembatas gerak (work restraint), sebab bila itu ada pasti tidak akan jatuh,” kata Robianto, usai menemui Disnakertrans Bolmong, Senin (7/9).

Mirisnya lagi kata Robianto, korban saat dirawat di rumah sakit usai kejadian kecelakaan pada 16 /6/2020, masih menggunakan biaya sendiri, sebab tak mengantongi BPJS Ketenagakerjaan. Di RS korban hanya dua hari, karena memang masih alasan Covid-19, sehingga perawatan dilanjutkan di rumah korban.

“Pengakuan dari keluarga korban, perusahan hanya menjanjikan akan biaya pengobatan korban, bahwa akan mengganti seluruh biaya pengobatan dan perawatan,” kata Suid.

Menurut Robianto, dari pengkuan RZ, setiap bulan upahnya dipotong dengan alasan pembayaran asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Tapi buktinya hingga saat ini kartu BPJS saja belum dikantongi RZ.

Padahal, UU Nomor 13 tahun 2003, pasal 86 (1) poin a setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

“Kami minta Dinsnaker Bolmong agar bisa fasilitasi korban dengan perusahan, agar hak dan kewajiban antara korban dan perusahan bisa diselesaikan,” kata Robianto.

Menurutnya, ini juga pembelajaran bagi semua karyawan di perusahan-perusahan, agar hati-hati dalam menandatangani kontrak kerja, sehingga harus diketahui setiap pasal yang mencantumkan hak dan kewajiban.

“Ini contohnya, ada korban diduga kecelakaan saat kerja, tapi santuan, biaya pengobatan belum jelas, dan akhinya harus berjuang untuk mendapatkan hak, padahal itu kewajiban perusahan,” terang Robianto.

Salah satu Pemerhati K3 Sulut Moh Efendi Mokodompit SE MM, saat dihubungi media ini mengatakan, memang untuk memastikan adanya dugaan kecelakaan dan keselamatan kerja, maka butuh ada investigasi atau audit di perusahan dan tempat karyawan dipekerjakan.

“Agar kita mengetahui persis kejadiannya, termasuk manajemen k3 perusahan,” kata Fendi yang juga Ahli K3 ini(ketua A2k3 kaltim dan juga korwil Lsm lira sulut)
Ditambahkan, Pasal 87, Ayat 1 Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ayat 2 Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

“Berangkat dari Pasal 86 sesuai dengan ayat 1 maka Negara menjamin kepada setiap tenaga untuk mendapatkan perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Dijelaskan lagi, upaya K3 tersebut kemudian dioptimalkan melalui sebuah sistem manajemen K3 (SMK3), yang kemudian setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

“Itu sesuai Pasal 87 ayat (1) UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan & Penerapan SMK3, yang dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah yaitu PP 50 Tahun 2012 tentang Penerapan sistem manajemen K3,” urai Fendi.

Yang dikhawatirkan kata Fendi, bila perusaha belum maksimal dalam penerapan UU nomor 13 tahun 2003, nantinya akan berimbas pada kecelakaan kerja, maka nama baik perusahan akan tercoreng, dan bisa memengaruhi investasi.

“Jadi perusahan jangan main-main dengan K3, sebab banyak sekali yang dirugikan, termasuk menggangu sistem investasi,” ungkapnya.

Fendi menambahkan perusahan harus membangun Sistem Komunikasi K3 yang lebih baik seperti safety talk, tool box Talk dengan materi yang berbasiskan risiko dan mekanisme terjadinya kecelakaan, sehingga para karyawan semakin tahu bagaimana cara menghindari kecelakaan pada saat melakukan pekerjaan.

“Jangan sekali-kali perusahan mengabaikan itu, karena keselamatan dan kesehatan kerja adalah modal utama perusahan. Bila sering terjadi kecelakaan kerja, maka reputasi perusahan ini patut dipertanyakan. Dan pemerintah punya kewajiban juga untuk monitoring bagaimana penerapan managemen K3 ini perusahan-perusahan yang ada di wilayahnya,” ujar Fendi putra Bolmong Raya yang malang melintang di dunia K3 ini.

Kadis Nakertrans Bolmong Ramlah Mokodongan saat dihubungi membernarkan atas laporan tersebut, sehingga pihaknya atas dasar surat yang masuk dari LSM, akan ditindak lanjuti ke pihak perusahan, agar hak dan kewajiban antar pihak bisa diatasi.

“Kami memang baru mengetahui kejadian ini padahal dari Bulan Juli lalu. Namun, kami akan fasilitasi mempertemukan kedua pihak, agar bisa terselesaikan dengan baik,” kata Ramlah, Senin (7/9).

Ditanya apakah Disnakertrans Bolmong, masuk dalam Tim P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sebagaimana dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor PER.04/MEN/1987 tentang panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja serta tata cara penunjukan ahli keselamatan kerja di Conch, Ramlah mengatakan pengawasan itu ada di Dinas Nakertrans Provinsi.

“Kalau itu di provinsi, tapi untuk persoalan yang dilaporkan hari ini, akan kami tindak lanjuti,” kata Ramlah. LN-Erwin

 

banner 300x250

Related posts

banner 468x60