Dihadiri Anggota Bawaslu Provinsi Riau, Himatara UIR Sukses Gelar FGD: Polemik Jabatan Presiden Tiga Periode

Gravatar Image
  • Whatsapp

Pekanbaru, LiraNews – Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMATARA) ’18 Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Riau (UIR) sukses menaja kegiatan Focus Group Discussion (FGD), Minggu (03/10/2021) kemaren. Kegiatan itu dilaksanakan di kontrakan Nanda Hasbi Abdillah.

FGD tersebut mengusung tema “Polemik Jabatan Presiden Tiga Periode Di Indonesia” yang diisi oleh dua pemateri hebat yaitu Bapak H. Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM (Koordinator Divisi ) dan Bapak Elfiansyah, S.H., M.H (Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UIR).

Diskusi dimulai pada pukul 20.00 WIB dengan dipimpin oleh Bupati Hukum Tata Negara, Reki Wahyudi sebagai moderator kegiatan tersebut.

Dikatakan Reki Wahyudi pada saat penyampaian materi peserta sangat antusias bertanya melalui interaksi langsung.

Pada kesempatan itu, H. Amiruddin Sijaya, S.Pd. MM memaparkan materinya dimulai pada masa orde lama hingga orde reformasi.

“Orde lama masa jabatan presiden bahkan ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963. Sementara orde baru adanya batasan tidak tertentu karena belum adanya aturan pasti masa jabatan presiden. Kemudian memasuki masa reformasi bahwa dilakukan lah amandemen UUD 1945 tertuang presiden selama masa jabatan ditentukan 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali,” tutur Amiruddin Sijaya.

Di tempat yang sama, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UIR, Elfiansyah, S.H., M.H menuturkan bahwa jabatan presiden tiga periode dapat dilakukan didasari kemauan bersama pemerintah dan dewan.

“Pasal 37 UUD 1945 memberi peluang untuk dapat dilakukannya perubahan terhadap pasal 7 UUD 1945, Tetapi tidak semudah itu untuk dilakukan. Perlu kajian dalam sistem ketatanegaraan untuk apa dan kepentingan bagaimana tentu perlu kejelasan,” papar Elfiansyah.

Tidak hanya itu, Wakil Gubernur LIRA Provinsi Riau bidang Hukum dan Politik menambahkan masa jabatan presiden tiga periode di Indonesia merupakan bentuk perlawanan.

“Ini suatu penghiatan terhadap pejuang orde reformasi, aturan sudah jelas dan jika terjadi perubahan kami yakin akan adanya aksi yang meluas di berbagai daerah masing-masing,” tegas Rio.

Di penghujung kegiatan, M. Rio Pratama selaku Wakil Bupati Himatara mengucapkan ribuan terima kasih kepada terutama pemateri dan peserta diskusi diikuti seluruh organisasi, komunitas, himpunan, paguyuban dan /lembaga/instansi lainnya atas dukungan demi suksesnya kegiatan FGD yang ditaja HIMATARA ’18.

“Kami haturkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyempatkan diri untuk mengisi kegiatan FGD ini. Selain itu kami ucapkan juga kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir,” ucap M. Rio Pratama.

“Kami Keluarga Besar HIMATARA mengucapkan terima kasih atas dukungan serta bantuan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIR, BEM STIKES AWAL BROS PEKANABARU, BEM UNILAK, BEM Fakultas Hukum UIR, BEM Fakultas Hukum UNILAK, BEM Perikanan dan Ilmu Kelautan UNRI, Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Hukum UIR, Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara UIR, Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana UIR, Himpunan Mahasiswa Hukum Bisnis UIR, Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional UIR, FSI-ALMIZAN Hukum UIR, MAFAKUMPALA UIR, JURNALISTIK Hukum UIR, KNPI PROVINSI RIAU, LIRA PROVINSI RIAU, Ikatan Mahasiswa Nias Riau (IMNR), PEMUDA LIRA RIAU, PIJAR MELAYU RIAU, PENGGAWA MELAYU RIAU, IPMAKUSI PEKANBARU, IRMAKES PADANG LUAS, HPMKM PEKANBARU, HMI HUKUM UIR, PMII UIR, HIPMA PALAS, FKMK KEDATARAN, SEMMI RIAU, IPEMARU PEKANBARU, YPPBN KUANSING, DPC PERMAHI PEKANBARU,” tutup M. Rio Pratama. LN-ALI

Related posts