Dikecam Proyek Dinas PUPR senilai Rp12,8 miliar Diduga Fiktif

  • Whatsapp
banner 468x60

Simeulue, LiraNews – Ketua Distrik LSM Gerakan Masyarakat Bawa Indonesia (GMBI) Simeulue, Sarwadi mengecam terkait proyek fiktif senilai sekitar Rp12,8 miliar di pulau Simeulue.

Dia meminta DPRK Simeulue benar-benar menggunakan hak pengawasan yang melekat pada mereka untuk menyelamatkan anggaran Kabupaten Simeulue dari penggarong.

“Tindakan Dinas PUPR yang tidak memberikan dokumen saat hendak Pansus sudah patut diduga kuat karena ada sesuatu hingga takut terkuak,” ujarnya.

Menurutnya alibi yang dilakukan Dinas PUPR bahwa paket pekerjaan itu dialihkan lokasinya itu sesuatu alasan saja. Karena untuk memindah lokasi pekerjaan proyek pemerintah itu harus ada alasan emergency dan harus mendapatkan persetujuan dari lembaga DPRK setempat.

“Ini kan kata Ketua DPRK kepada pak Ihya Ulumuddin izin prinsip itu tidak ada yang dikeluarkan oleh Legislatif Simeulue. Ini kan jelas berdalih saja,” kata Sarwadi, Jumat (7/2/2020).

Di sisi lain pihak PT. Intan Meutuah Jaya sejauh ini belum diketahui kantor perwakilannya di Simeulue

Sebelumnya, Komisi C DPRK Simeulue yang diketuai oleh Ihya Ulumuddin meminta BPK RI Cabang Aceh yang sedang ada di Simeulue agar segera melihat ke lapangan terkait proyek fiktif senilai sekitar Rp12,8 miliar di pulau itu.

“Ini keterlaluan, satu item proyek senilai sekitar Rp12,8 miliar tidak dikerjakan alias fiktif namun uangnya dicairkan,” kecamnya.

Saat pengumuman lelang di buka, di sana ditulis dengan jelas nama paket proyeknya yakni: Pengaspalan Jalan Simpang Batu Ragi arah ke Simpang Patriot.

“Ini poin penting yang harus dicatat, lokasi kegiatannya jelas,” sebut anggota DPRK Simeulue dari partai berlambang Mercy ini.

Kegiatan fiktif dimaksud, Ihya Ulumuddin menjelaskan, adalah bersumber dari DOKA/APBK Simeulue tahun 2019. Melalui proses lelang di LPSE Simeulue pada tahun 2019,”

Untuk itu, Ihya Ulumuddin, Rosnidar Mahlil, Syahrian dan Andi Milian satu suara mengundang KPK RI turun dan segera memproses “perampokan” uang rakyat Simeulue itu.

Ditambah Syahrian, proyek fiktif itu dari awal/masa tender sudah bermasalah . Permasalahan yang muncul dari awal waktu itu, pasca diumumkan panitia lelang/LPSE Simeulue PT. Intan Meutuah Jaya dengan nilai tawaran kurang lebih Rp 12 Milyar 800 juta sebagai pemenang.

“Padahal masih ada tiga perusahaan lain yang penawarannya jauh lebih rendah. Lebih menguntungkan daerah,” sebutnya. Bahkan satu dari yang ikut yakni PT. Anindhika Jaya Pratama melakukan protes resmi melalui surat sanggahan bahkan hingga tahap sanggah banding.

Herannya kata Syahrian, masa itu panitia tetap memenangkan perusahaan PT Intan Meutuah Jaya itu meskipun selain penawaran jauh lebih mahal kemudian dukungan alat-AMP untuk syarat bisa ikut tender diambil dari perusahaan yang bersengketa di pengadilan.

“Luar biasanya lagi Dinas PUPR Simeulue tak lama dari itu langsung mencairkan uang muka 20 persen dari kontrak bahkan kini meski di lapangan proyeknya fiktif, tidak ada progres sama sekali Dinas PUPR Simeulue diisukan telah mencairkan 80 bahkan sudah hingga 100 persen,” kata Syahrian. NamunNamun, Syahrian tidak ingin berandai terkait perbuatan yang luar biasa nekad.

“Di luar akal sehat, ini pasti ada niat tidak baik dan diduga ada persekongkolan,” jelas Syahrian, seperti dilansir waspada.

Salah seorang panitia tender-Pokja ULP/LPSE Simeulue Iis Wahyudi, ST sehari sebelumnya saat dijumpai di kantor Dinas PUPR setempat menceritakan, penetapan dan pengumuman pemenang kepada PT. Intan Meutuah Jaya sudah sesuai prosedur.

Soal sanggahan bahwa dukungan alat-AMP dari perusahaan yang bermasalah hal itu katanya dia tidak tahu. “Kami mengedepankan azas praduga tak bersalah,” sebut dia.

Disisi lain Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PUPR Simeulue, Mumun Irawan menjelaskan uang yang baru dibayar ke PT. Intan Meutuah Jaya baru senilai 54 persen dari kontrak. Sedangkan kegiatan pekerjaan tidak fiktif ada dilakukan namun lokasinya di Mitem dan Amabaan.

Sementara itu Plt. Kadis PUPR Simeulue, Ibrahim, SP yang dikonfirmasi menyatakan dia tidak tahu soal adanya proyek fiktif itu. “Saya, kan baru menjabat. Sejak masuk dua Minggu lalu saya sudah meminta data semua namun karena semua sedang sibuk di Dinas PUPR ini karena mendampingi BPK yang sedang melakukan pemeriksaan jadi data belum ada satupun yang diberi ke saya,” jelas Ibrahim. LN-TIM

.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60