Diskualifikasi Dan Tuduhan Tsm 01, Begini Penjelasan Yusril Ihza Mahendra

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:

LiraNews.Com

Bagikan:

Liranews, Jakarta — Ketua Tim Hukum Tim Kerja Nasional (TKN) Jokowi-Amin Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, terkait permohonan pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi untuk mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Amin, hal itu belum ada “yurisprudensi” MK (Mahkamah Konstitusi) dalam Pilpres.

Sebenarmya, pada Pilkada pernah ada dan dikabulkan oleh MK. Tapi, setelah ada Pikada serentak dan ada perbaikan kewenangan, maka ketika Pemilu sudah selesai permohonan itu ditolak oleh MK.

Jadi, MK sudah jelas mengatakan, persyaratan calon pada Pilkada, sama sekali bukan kewenangan MK apalagi Pilpres. Kedua, tambahnya, kalau pun pernah disengketakan dan Pemilu sudah selesai, Pilkada selesai itu juga ditolak oleh MK.

“Jadi, soal diskualifikasi belum ada dalam Pilpres, belum ada dalam Pilkada, “ujar Yusril pada wartawan di MK, Jumat (21/6/2019) malam.

Kemudian terkait pelanggaran TSM (terstruktur, sistimatis dan masiv) yang dituduhkan pihak BPN, kata Yusril, TSM itu yang melakukan pihak terkait, tapi dibiarkan oleh pelaksana Pemilu, itu yang terjadi sebenarnya.

Menurutnya, keinginan pemohon itu ditujukan pada KPU, seperti ini yang dilakukan oleh Jokowi-Maruf melakukan pelanggaran, misalnya “money politik” dan mengapa hanya didiamkan oleh penyelenggara Pemilu, saat menemui pelanggaran atau laporan masyarakat.

“Mestinya begitu. Tapi tidak seperti itu permohonan BPN. Tidak ditujukan pada termohon, tapi ditujukan kepada kita pihak TKN. Itu hanya omongan saja. Nggak bisa membuktikan dipersidangan, “ungkapnya.

Yusril lalu menceritakan pengalamannya, saat menjadi Menteri Kehakiman HAM era SBY. Saat itu yang dihadapi HAM PBB di Jenewa, sehingga dia sangat memahami tentang teori-teori dalam perkara pidana internasional yang menjadi dasar pembentukan di Yugoslavia.

Jadi, lanjutnya, TSM itu harus dibuktikan oleh pemohon. Contoh, orang Islam dibunuh hampir terjadi diseluruh bekas Yugoslavia dengan tuduhan terstruktur, sistimatis dan masiv yang diperintahkan oleh Slobodan Milosevic.

Kalau sekarang diadop pada Undang-Undang Pilpres yang terjadi seperti pembunuhan ummat Islam di Yugoslavia, maka dia mempertanyakan, dimana itu pelaggaran TSM dalam Pilpres.

Yusril mengaku, memahami apa yang diuraikan oleh Edy, pihak BPN walau dirinya tidak bertanya langsung.
Apalagi pernah membuat undang-undang pengadilan HAM.

Bahkan, Yusril juga pernah diminta pemerintah Kamboja untuk menyusun undang-undang, karena ada kekhawatiran dari pemerintah Kamboja terkait persoalan Khmer Merah.

“Jadi sekali lagi, TSM itu tidak ada. Tidak nyambung, “tandas Yusril. LN-AZA.

Bagikan:
Komentari Melalui Facebook
Sun Jun 23 , 2019
LiraNews.Com